Kritik Tak Direspons Pemerintah, Guru Besar UB Ingatkan Potensi Reformasi Jilid 2

MALANG, iNews.id - Guru Besar Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Rachmat Safa’at mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintahan di era Presiden Jokowi yang tidak melibatkan akademisi dan kampus. Kritik para guru besar dan akademisi dari berbagai kampus terhadap pemerintah pun dianggap ditunggangi kepentingan politik.

"Ke depan mengingatkan kepada negara kalau ambil keputusan itu diajak ngomong, supaya keputusannya lebih baik dan lebih bermanfaat," katanya, Kamis (8/2/2024).

Guru Besar Hukum UB Malang: Jokowi Bangun Sistem Otoritarian, Dia Otoriter Betul

Rachmat juga menyoroti bagaimana pemerintahan Jokowi memegang seluruh kendali alat negara sebagai kekuasaannya. Bahkan alat negara seperti TNI Polri dikerahkan penuh, terlebih beberapa petinggi kedua instansi tersebut merupakan teman dan kolega sang presiden sendiri. Maka ketika para akademisi sudah bersuara, ia khawatir ada bara - bara api yang membuat meletusnya reformasi jilid dua.

"Kekuasaan TNI dan Polri ada di tangan Jokowi, (reformasi jilid dua) nggak akan. Tetapi bisa terjadi (reformasi jilid dua) kalau membiarkan situasi politik yang dilakukan oleh rakyat, tapi kan itu nggak mungkin. Saat ini kan teman-temannya Jokowi semua yang memegang kendali kekuasaan TNI polisi," paparnya.

UB Batal Nyatakan Sikap Atas Mundurnya Demokrasi di Era Jokowi, Ada Apa?

Karena itu, Rachmat menganalogikan bahwa kondisi saat ini memang terlihat baik-baik saja, layaknya orang yang bisa sarapan atau berangkat ke masjid, tapi di luar semuanya tidak terlihat baik-baik saja.

"Saya bilang meskipun kita bisa makan pagi dengan tenang, ke masjid dengan tenang, tapi kita mencengkram bara di dalamnya tinggal meledak, tinggal menunggu momentum tertentu saja," katanya.

Kata Guru Besar UB soal Mahfud MD Mundur dari Jabatan Menko Polhukam

Rachmat juga menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengajak bicara akademisi ketika pengambilan keputusan. Hal ini membuat banyak keputusan yang diambil pemerintah justru merugikan masyarakat.

Editor: Kastolani Marzuki