Sementara dari para kandidat Capres yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga nama Khofifah Indar Parawansa bakal habis masa jabatannya pada 2022 hingga 2023. Bahkan nama Anies Baswedan masa jabatannya habis pada 17 Oktober 2022 ini.
Maka ketika para kepala daerah ini tak lagi menjabat, bisa jadi elektabilitasnya pun turut turun.
"Mereka populer tidak lepas dari jabatan yang diembannya saat ini, itu logika sederhana melihat itu untuk mengerek itu. Posisi Airlangga Menko Perekonomian, Pak Prabowo jadi menteri sampai 2024. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kalau konteks ekonomi tentu tidak, kalau ekonomi jelas ada hitung-hitungannya," katanya.
Mengacu pada isu wacana penundaan Pemilu 2024 ini maka nama Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar, yang masih menjabat hingga 2024 menjadi tokoh yang diuntungkan. Dari nama-nama itu, nama Prabowo Subianto menjadi yang saat ini masuk elektabilitas tertinggi.
Sedangkan untuk nama Muhaimin Iskandar, yang memiliki gagasan penundaan Pemilu 2024 ini bisa menjadi ajang untuk tampil mengenalkan ke publik, termasuk dukungan Airlangga Hartarto mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.
"Elektabilitasnya memang masih rendah, mungkin karena publik nggak tahu. Isu ini (penundaan Pemilu 2024) minimal popularitas dulu, di luar Jawa bagaimana siapa yang mengenal Cak Imin, belum sampai ke elektabilitas tapi minimal mendongkrak popularitas dulu, yang penting meningkatkan pengetahuan pengenalan kandidat dulu," ujarnya.
Penundaan Pemilu 2024 jika terlaksana kemungkinan besar juga menguntungkan Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Sebab, saat ini elektabilitas Puan masih cukup rendah. Namun, PDI Perjuangan sudah mengambil sikap dengan melakukan penolakan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
"Ketika PDI dan Gerindra tidak mendukung (wacana penundaan Pemilu 2024), apalagi presiden Jokowi juga menolak itu salah satu modal untuk melemahkan gagasan ini. Di samping DPR harusnya bergerak untuk menyepakati gagasan pemilu, selama ini DPR belum ngomong," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait