Wawan menerangkan, penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan para elite politik itu menjadi keuntungan secara popularitas kepada mereka yang masih menjabat di pemerintahan sampai 2024, tetapi secara elektabilitas dan popularitas belum terlalu terdongkrak. Hal ini terlihat pada Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sedangkan sosok Airlangga Hartarto juga menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia, kedua memang menggaungkan maju di Pilpres diusung partai politik masing-masing.
"Yang diuntungkan incumbent, yang masih menjabat di pemerintahan sampai 2024. Cak Imin masih jadi Wakil Ketua DPR sampai 2024, Airlangga masih jadi menteri sampai 2024. Siapa yang berani mereshuffle Airlangga, nggak berani. Golkar raihan suara ketiga terbanyak dan penyokong terbesar ketiga di parlemen," katanya.
Tetapi di sisi lain, kedua tokoh ini masih belum memiliki popularitas. Cak Imin misalnya, memang sudah dikenal di Jawa Timur karena dia memang kelahiran Jombang. Sementara itu di Jawa Barat, PKB juga cukup mendulang suara tinggi, sehingga sosoknya Cak Imin bisa jadi tak asing.
Namun dosen di Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Universitas Brawijaya itu menyebut, popularitas Cak Imin di luar Pulau Jawa masih cukup rendah. Hal ini mungkin yang bisa dimanfaatkan, bila penundaan Pemilu 2024 terjadi.
"Seorang pejabat bisa melakukan teori marketing politik, kampanye permanen ketika dia masih menjabat, bisa mengeksplorasi posisi sebagai pejabat untuk menarik apapun simpati publik," ujarnya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait