MALANG, iNews.id - Penundaan Pemilu 2024 akan menguntungkan segelintir elite politik. Mereka yakni para kandidat yang butuh mendongkrak popularitas karena elektabilitas masih rendah.
Berdasarkan sejumlah survei beberapa tokoh yang punya elektabilitas tinggi sebagai kandidat capres 2024 hanya ada tiga nana, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Di luar tiga besar itu nama-nama seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, bersaing dengan torehan antara dua sampai lima persen elektabilitasnya.
Sementara dua kandidat bakal capres yang sudah mempromosikan diri yakni Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto, masih berada di bawah dua bahkan satu persen, secara elektabilitas.
Pengamat politik FISIP Universitas Brawijaya Wawan Sobari menuturkan, jika dicermati isu penundaan Pemilu 2024 itu justru dihembuskan oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kemudian didukung oleh Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar, dan disusul dukungan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Ketumnya, Zulkifli Hasan.
Dari sinilah, Wawan menilai ada kepentingan isu itu dimunculkan untuk mendongkrak elektabilitas Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartarto, yang masih berada di bawah dua persen.
"Mereka yang mendukung itu (penundaan Pemilu 2024), mau maju Pilpres Cak Imin, Airlangga Hartanto sudah jelas maju diusung oleh Golkar. PAN kekuatan nggak besar. Jadi interest-nya (kepentingannya) kelihatan banget," kata Wawan Sobari, saat dikonfirmasi MNC Portal, pada Rabu (2/3/2022).
Wawan menerangkan, penundaan Pemilu 2024 yang diwacanakan para elite politik itu menjadi keuntungan secara popularitas kepada mereka yang masih menjabat di pemerintahan sampai 2024, tetapi secara elektabilitas dan popularitas belum terlalu terdongkrak. Hal ini terlihat pada Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sedangkan sosok Airlangga Hartarto juga menjadi Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Republik Indonesia, kedua memang menggaungkan maju di Pilpres diusung partai politik masing-masing.
"Yang diuntungkan incumbent, yang masih menjabat di pemerintahan sampai 2024. Cak Imin masih jadi Wakil Ketua DPR sampai 2024, Airlangga masih jadi menteri sampai 2024. Siapa yang berani mereshuffle Airlangga, nggak berani. Golkar raihan suara ketiga terbanyak dan penyokong terbesar ketiga di parlemen," katanya.
Tetapi di sisi lain, kedua tokoh ini masih belum memiliki popularitas. Cak Imin misalnya, memang sudah dikenal di Jawa Timur karena dia memang kelahiran Jombang. Sementara itu di Jawa Barat, PKB juga cukup mendulang suara tinggi, sehingga sosoknya Cak Imin bisa jadi tak asing.
Namun dosen di Program Studi (Prodi) Ilmu Politik Universitas Brawijaya itu menyebut, popularitas Cak Imin di luar Pulau Jawa masih cukup rendah. Hal ini mungkin yang bisa dimanfaatkan, bila penundaan Pemilu 2024 terjadi.
"Seorang pejabat bisa melakukan teori marketing politik, kampanye permanen ketika dia masih menjabat, bisa mengeksplorasi posisi sebagai pejabat untuk menarik apapun simpati publik," ujarnya.
Sementara dari para kandidat Capres yang memiliki elektabilitas tinggi seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga nama Khofifah Indar Parawansa bakal habis masa jabatannya pada 2022 hingga 2023. Bahkan nama Anies Baswedan masa jabatannya habis pada 17 Oktober 2022 ini.
Maka ketika para kepala daerah ini tak lagi menjabat, bisa jadi elektabilitasnya pun turut turun.
"Mereka populer tidak lepas dari jabatan yang diembannya saat ini, itu logika sederhana melihat itu untuk mengerek itu. Posisi Airlangga Menko Perekonomian, Pak Prabowo jadi menteri sampai 2024. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kalau konteks ekonomi tentu tidak, kalau ekonomi jelas ada hitung-hitungannya," katanya.
Mengacu pada isu wacana penundaan Pemilu 2024 ini maka nama Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar, yang masih menjabat hingga 2024 menjadi tokoh yang diuntungkan. Dari nama-nama itu, nama Prabowo Subianto menjadi yang saat ini masuk elektabilitas tertinggi.
Sedangkan untuk nama Muhaimin Iskandar, yang memiliki gagasan penundaan Pemilu 2024 ini bisa menjadi ajang untuk tampil mengenalkan ke publik, termasuk dukungan Airlangga Hartarto mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.
"Elektabilitasnya memang masih rendah, mungkin karena publik nggak tahu. Isu ini (penundaan Pemilu 2024) minimal popularitas dulu, di luar Jawa bagaimana siapa yang mengenal Cak Imin, belum sampai ke elektabilitas tapi minimal mendongkrak popularitas dulu, yang penting meningkatkan pengetahuan pengenalan kandidat dulu," ujarnya.
Penundaan Pemilu 2024 jika terlaksana kemungkinan besar juga menguntungkan Puan Maharani, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan. Sebab, saat ini elektabilitas Puan masih cukup rendah. Namun, PDI Perjuangan sudah mengambil sikap dengan melakukan penolakan adanya wacana penundaan Pemilu 2024.
"Ketika PDI dan Gerindra tidak mendukung (wacana penundaan Pemilu 2024), apalagi presiden Jokowi juga menolak itu salah satu modal untuk melemahkan gagasan ini. Di samping DPR harusnya bergerak untuk menyepakati gagasan pemilu, selama ini DPR belum ngomong," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait