Pandemi, Pekerja di Jatim Minta Pemprov Naikkan Upah hingga 15 Persen

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, pihaknya bersama Dewan Pengupahan mulai menggodok kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Salah satunya dengan melakukan simulasi penghitungan rumus sesuai regulasi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Luar Biasa, Polisi di Mojokerto Ini Keliling Kampung Dampingi Anak Belajar

"Dalam simulasi yang telah dilakukan, terutama di 5 daerah ring 1 yakni Kota Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan didapati tidak bisa ada kenaikan upah. Sebab upah di Ring 1 sudah sangat tinggi di atas Rp4 juta," katanya.

Dia menambahkan, untuk simulasi di wilayah-wilayah yang dulu upahnya rendah dengan menggunakan rumus baru, hasilnya upahnya mengalami kenaikan antara Rp100.000 hingga Rp200.000. "Mengacu tahun lalu, Gubernur mengambil kebijakan kenaikan UMP dengan besaran Rp100.000. Kebijakan tersebut untuk mendorong agar disparitas antara upah di Ring 1 dengan daerah lain tidak terlalu jauh," tuturnya.

Lebih jauh Himawan menjelaskan, UMP 2022 akan ditetapkan pada akhir November atau awal Desember. Nantinya, UMP akan dihitung berdasarkan inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kenaikan mana yang paling tinggi, itu yang akan menjadi acuan.

Editor: Ihya Ulumuddin