5 TKW Kabur dari Penampungan di Malang, BP2MI: Mereka Diperlakukan Tak Senonoh 

Avirista Midaada · Sabtu, 12 Juni 2021 - 17:18:00 WIB
5 TKW Kabur dari Penampungan di Malang, BP2MI: Mereka Diperlakukan Tak Senonoh 
Kepala BP2MI Benny Rhamdani memberikan keterangan pers usai meninjau tempat penampungan TKW milik PT CKS, Sabtu (12/6/2021). (Foto: Okezone/Avirista Midaada).

MALANG, iNews.id - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemukan berbagai pelanggaran di tempat penampungan calon pekerja migran di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik PT Central Karya Semesta (CKS) di Malang. Di antaranya perlakuan tidak senonoh hingga kekerasan verbal

Temuan itu diungkap BP2MI saat meninjau lokasi BKLN bersama aparat kepolisian, Sabtu (12/6/2021). Tinjauan dilakukan setelah kasus kaburnya lima calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari tempat penampungan di Jalan Rajasa, Kelurahan Bumiayu, Malang Rabu lalu. 

"Jadi dari beberapa temuan di lapangan tadi jelas bahwa beberapa pihak, rumah sakit maupun yang di BLK menyampaikan bahwa mereka sering mengalami kekerasan verbal," ucap Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat ditemui di Mapolresta Malang Kota.

Benny menerangkan, beberapa calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang diperlakukan tak senonoh oleh pihak perusahaan saat mengenakan celana pendek, dengan alasan melanggar aturan.

"Ada peristiwa CPMI (calon pekerja migran) mengenakan celana pendek, dan tidak diperbolehkan di perusahaan itu, ditegur boleh jika melanggar aturan. Tapi perlakuan tak senonoh, diturunkan dan disaksikan banyak orang," ungkap dia.

Selain itu perusahaan juga menahan handphone para calon tenaga kerja wanita tersebut. Penggunaan handphone hanya diperbolehkan selama lima jam antara pukul 17.00-22.00 WIB. 

"Bisa dibayangkan mereka yang butuh komunikasi dengan keluarganya yang sangat jauh, maka seandainya ada berita keluarganya sakit, kedukaan pasti mereka butuh informasi kalau handphone ditahan ini kan sangat berbahaya," tuturnya.

Bahkan disampaikan Benny, saat ada calon pekerja migran yang mendapat pekerjaan, para calon pekerja migran Indonesia harus terikat oleh perjanjian penempatan. "Jadi siapa yang harus menandatangani penyedia kerja, harusnya secara fisik harus pernah memegang, tapi disampaikan mereka tidak pernah memegang itu," katanya. 

Editor : Ihya Ulumuddin

Halaman : 1 2