SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait pembatasan aktivitas di Pulau Jawa dan Bali 11-25 Januari mendatang. Arahan tersebut akan menjadi pijakan Pemprov Jatim untuk mengambil langkah.
"Kami belum bisa banyak komentar. Itu pusat, kan, masih akan menerbitkan edaran. Jadi kami tunggu edarannya, karena masih dipersiapkan sama pusat. Kami tunggu," kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Rabu (6/1/2021).
Emil mengatakan, sebenarnya Pemprov Jatim sudah siap, salah satunya dengan memperkuat pelaksanaan operasi yustisi. "Kalau kesiapan iya. Cuman kan kita mesti pastikan persis yang dimaksud pembatasan work from home (WFH) 75 persen ini seperti apa persisnya, terhadap masing-masing sektor," katanya.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kata dia, juga turut memantau kebijakan yang baru dirilis tersebut meski sedang isolasi mandiri. Rapat koordinasi tengah juga tengah dibahas.
"Tadi ada dibahas juga di rapat koordinasi tadi pagi dengan pemerintah pusat. Edaran resminya yang masih diproses di atas," katanya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad berharap pembatasan aktivitas nanti melibatkan banyak pihak. Selain petugas seperti TNI/Polri dan Satpol PP, juga tokoh masyarakat.
"Itu kan baru info awal. Kami belum tahu bagaimana koordinasinya. Ya kami berharap seperti PSBB yang kemarin juga melibatkan semua pihak, melibatkan pasti ya aparat TNI polri dan satpol PP. Juga perlu melibatkan tokoh publik atau tokoh masyarakat," katanya.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait