Sidak PPKM di Surabaya, Whisnu Masih Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan

SURABAYA, iNews.id - Pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di hari pertama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya. Beberapa restoran masih menyediakan lebih dari 25 persen kursi dari total kapasitas pengunjung.

Temuan ini diketahui saat inspeksi mendadak (sidak) Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di sejumlah pusat perbelanjaan, Senin (11/1/2021) malam. Karena itu mereka pun mendapat teguran dan diminta menyesuikan.

Abaikan Prokes, 9 Pengelola Pantai Minanga Diperiksa Polisi

Pantauan iNews.id, sidak Whisnu dan Forkopimda dimulai dari Galaxy Mall hingga Tunjungan Plaza (TP) Surabaya. Di sana, mereka memantau penerapan PPKM, seperti protokol kesehatan maupun kapasitas di stan-stan penjual pakaian serta rumah makan.

"Untuk PPKM hari pertama ini sudah relatif tertib yang kami lihat. Artinya, jam tutup sudah semua mematuhi. Dari pantauan kami, semua sudah bersih pas jam 8 malam. Sesuai dengan ketentuan perwali," katanya.

Wagub DKI Riza Patria Ajak Warga Lapor Jika Ada Perkantoran Melebihi Aturan 25 Persen

Sementara terkait dengan pantauan di rumah makan yang ada di dalam mal, Whisnu mengungkapkan hal yang sama. Namun menurutnya, masih ada rumah makan yang menyediakan bangku lebih dari kapasitas 25 persen yang telah ditentukan.

"Jadi kapasitas itu sesuai dengan bangkunya. Tidak ada lagi bangku disilang, tapi bangkunya harus dihilangkan. Sudah kita berikan peringatan. Dan Insya Allah ke depan hari berikutnya bisa lebih tertib lagi," katanya.

Tebing Longsor, Jalur Menuju Wisata Gunung Bromo di Pasuruan Tertutup

Namun, pihaknya menyatakan bahwa berdasarkan pantauan di hari pertama ini pusat perbelanjaan di Surabaya sudah sangat kondusif. Pihaknya berharap seluruh masyarakat dapat tertib melaksanakan PPKM ini hingga 25 Januari mendatang.

"Alhamdulillah kondisi malam hari ini sudah sangat kondusif. Kita harapkan Surabaya bisa menerapkan PPKM ini dengan baik sampai akhir 25 Januari 2021, dan kita berharap tidak diperpanjang," ujarnya.

Editor: Ihya Ulumuddin