get app
inews
Aa Text
Read Next : DPR Minta Aparat Investigasi Keracunan Massal MBG, Disebabkan Kelalaian atau Kesengajaan

Pakar Hukum UB Kritik DPR soal Revisi UU Pilkada, Sebut Tak Paham Aturan Ketatanegaraan

Kamis, 22 Agustus 2024 - 12:41:00 WIB
Pakar Hukum UB Kritik DPR soal Revisi UU Pilkada, Sebut Tak Paham Aturan Ketatanegaraan
Aksi demonstrasi mahasiswa masyarakat sipil di Kota Malang mengawal putusan MK. (Foto: Avirista Midaada/MPI)

Penafsiran keputusan MK sebagai keputusan tertinggi juga menjadi landasan di semua ahli hukum yang semuanya memahami hal tersebut. Dia pun mengkritik seharusnya para anggota DPR  memahami konstruksi konstitusi dan hukumnya, bukan tersandera pada kepentingan politik semata.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi dan semua ahli hukum pasti memahami hal tersebut, konstruksinya seperti itu. Kalau dipaksakan menggunakan keputusan Mahkamah Agung, jadi tidak ada sama sekali argumentasi hukumnya, dan kita bisa melihat yang diperjuangkan itu memang semata-mata kepentingan politik tertentu," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya

iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut