Kemplang Pajak hingga Rp545 Juta, 2 Pengusaha Ini Ditahan 

MALANG, iNews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III berhasil mengamankan dua pengemplang pajak asal Malang dan Pasuruan. Kasus hukum kedua tersangka berinisial AB dan DP kini telah dilimpahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses. 

"Tersangka AB merupakan komisaris PT AMK di Malang. Sedangkan DP adalah Direktur PT SD di Pasuruan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur III Vita Avantin, Kamis (18/3/2021). 

Baca Juga

Polisi Sita Buku-Buku Jihad Milik 22 Terduga Teroris, Salah Satunya 'Wasiat Syuhada' WTC' 

Vita mengatakan, kedua tersangka tersebut melakukan beberapa pelanggaran,  di antaranya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar, dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. 

Vita menyebut, nilai pajak yang dikemplang kedua tersangka berbeda. Tersangka AB sebesar Rp855 juta. Sedangkan tersangka Rp545 juta. "Atas tindakan kedua tersangka ini, negara dirugikan hingga Rp1,4 milar juta,” katanya. 

Baca Juga

5 Tahun Gerilya di Jatim, 22 Terduga Teroris Berhasil Rekrut 50 Anggota

Vita menambahkan, untuk tersangka AB penyidik menyangkakan telah melakukan tindak pidana perpajakan tahun 2014-2015. Sementara DP yang merupakan Direktur PT SD melakukan tindak pidana pajaknya pada Januari-Desember 2018.

Sedangkan Kepala Bidang Pemeriksaan Penangihan Intelejen dan Penyidikan Kanwil DJP Jatim III Win Susilo Hari Endrias menjelaskan kronologi tindak pidana perpajakan yang dilakukan keduanya. Dimana tersangka DP sebenarnya telah menerima pembayaran PPN dari pembeli, sedangkan AB yang telah memungut PPN dari proyek konstruksi senilai Rp19 M yang bekerja sama dengan PT RKM.

Baca Juga

22 Terduga Teroris Dibawa ke Mabes Polri dengan Pengawalan Ketat 

“DP menerima uang pelunasan PPN dari pembeli, tetapi setelah itu tidak melakukan pembayaran/penyetoran atas PPN yang telah dipungut tersebut. Sedangkan AB melalui PT AMK tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut, tidak melaporkan SPT Masa PPN, dan atau melaporkan SPT Masa PPN, yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,” katanya. 

Kedua orang ini disebutnya, justru menggunakan uang PPN yang seharusnya disetorkan ke DJP Kanwil Jatim III untuk kepentingan pribadi. Namun pihak Kanwil DJP Jatim III sebelumnya telah mengingatkan persuasif, tapi tak segera menyetorkannya dengan alasan uang tersebut telah habis digunakan.

Editor: Ihya Ulumuddin