Berkunjung ke Ponpes Al Hikmah Tulungagung, La Nyalla Bahas Presidential Threshold 0 Persen dan RUU PKS 

Ihya Ulumuddin · Senin, 20 Desember 2021 - 19:12:00 WIB
Berkunjung ke Ponpes Al Hikmah Tulungagung, La Nyalla Bahas Presidential Threshold 0 Persen dan RUU PKS 
Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berkunjung ke Ponpes Al-Hikmah Mlaten, Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (19/12/2021). (Foto: Istimewa)

TULUNGAGUNG, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berkunjung ke Ponpes Al-Hikmah Mlaten, Tulungagung, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, La Nyalla membahas Presidential Threshold 0 persen dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

La Nyalla yang diterima Pengasuh Ponpes KH Hadi Muhammad Mahfudz atau Gus Hadi mengatakan, wacana PT 0 tersebut mendapat banyak dukungan dari masyarakat. DPD tengah memperjuangkan hak konstitusional rakyat.

"Kita ini memperjuangkan hak konstitusional rakyat, termasuk juga aspirasi masyarakat daerah. Karena siapa pun berhak berkontribusi terhadap perbaikan nasib bangsa," kata La Nyalla, Minggu (19/12/2021).

Menurut La Nyalla, selama ini partai sangat mendominasi. Hanya mereka yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Itu pun hanya partai-partai besar yang sudah berkongsi.

"Sebenarnya banyak warga negara yang ingin memberi sumbangsih terhadap kemajuan bangsa, tetapi tidak bisa karena ada aturan ambang batas itu. Ini yang harus didobrak karena ini tidak adil," katanya.

La Nyalla menegaskan, bangsa Indonesia lahir oleh entitas civil society, para ulama, kaum pendidik, cendekiawan dan lain-lain, termasuk raja serta sultan Nusantara. Namun mereka justru terpinggirkan. 

"Mereka ini tidak bisa terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa, kan aneh. Indonesia ini ada karena para raja dan sultan ini legowo, mereka bergabung ke republik dan bahkan ada aset-asetnya yang dipakai untuk negara," katanya.

Selain alasan itu, menurut La Nyalla, regulasi Pemilu harus dievaluasi karena membatasi pilihan rakyat dan memunculkan oligarki. 

"Ini lebih bahaya lagi, munculnya oligarki politik dan ekonomi. Kekuasaan dikuasai, sektor ekonomi juga dikuasai. Kekayaan negara ini dikeruk terus. Sudah tidak ada lagi yang namanya ekonomi kerakyatan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin," katanya.

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: