Selain itu, dalam hal ketahanan pangan, Jatim menjadi lumbung pangan nasional sejak 2020 dengan produksi padi tertinggi nasional. Pada 2023 ini, produksi padi di Jatim mencapai 9,59 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) dan berkontribusi sebesar 17,89 persen dari produksi nasional yang sebesar 53,63 juta ton GKG.
“Hal yang sama juga pada produksi pisang dan jagung, Jatim merupakan tertinggi di Indonesia. Ini semua berkat perangkat desa yang telah melakukan pendampingan dan pembinaan kepada para petani,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, perangkat desa juga berperan penting dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa dan realisasi penyaluran dana desa. Per 27 November 2023, BLT yang tersalurkan mencapai Rp1,037 triliun atau setara 93,52 persen.
BLT ini disalurkan untuk 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7.719 desa se-Jatim. Juga realisasi penyaluran dana desa yang mencapai Rp7,792 triliun dari Rp8,180 triliun atau setara 95,25 persen.
Untuk itu, sebagai salah satu bentuk apresiasi, dalam acara tersebut Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Keuangan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Provinsi Jawa Timur 2023 untuk Aparatur Pemerintah Desa senilai total Rp52,3 M. Secara simbolis bantuan tersebut diterima oleh Ketua PPDI Jatim Sutoyo M Muslih.
“Saya berharap apresiasi ini bisa mendorong semangat para perangkat desa ke depannya. Sehingga para perangkat desa bisa bekerja lebih baik lagi, lebih berarti lagi, dan apa yang sudah dicapai bisa terus ditingkatkan,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh perangkat desa untuk mengambil bagian dalam mewujudkan Pemilu damai tahun 2024. Kondusifitas sangat perlu dijaga lantaran jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jatim mencapai 31.402.838 pemilih yang tersebar di 120.666 TPS.
“Bersama-sama mari kita menjadi bagian yang menciptakan kondisi aman, damai, dan tentram pada Pemilu tahun 2024 kelak,” katanya.
Gubernur Khofifah berharap, potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu seperti bentrokan antarpendukung, tindakan pengrusakan alat peraga kampanye, politik uang, intimidasi, dan tindakan kekerasan serta kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, atau bahkan saling serang melalui media massa dan media sosial dapat dihindari secara bersama-sama.
Editor : Anindita Trinoviana
Artikel Terkait