Ternyata Kerajaan Majapahit Pernah Sensus Penduduk, Begini Caranya

Konon karena ada pengawasan inilah, penduduk takut untuk melanggar karena adanya aturan undang-undang. Akibatnya, hidup mereka teratur menurut anjuran raja.

Baca Juga

Sejarah Kerajaan Majapahit: Kekuatan Armada Kapal Penguasa Nusantara

Tak hanya itu, Kerajaan Majapahit juga memerintahkan wilayah-wilayah untuk menyetorkan pajak atau upeti kepada pemerintah pusat. Untuk melancarkan pembayaran pajak ini, Sri Nata Singasari mengirimkan utusan bujangga dan mantri, seperti pegawai ke tanah jajahan untuk menarik pajak.

Uang pajak itu digunakan untuk membiayai usaha Raja Hayam Wuruk memelihara kesejahteraan umum rakyatnya.

Baca Juga

Terungkap Rumah Peninggalan Zaman Majapahit, Suasananya Masih Asri dan Alami

Bagi seorang bujangga yang dikirim ke tanah jajahan atau pulau lain, ada larangan besar untuk mencari keuntungan atau menjalankan dagang.

Perintah Sri Nata harus diutamakan dan dilaksanakan, di samping mempertinggi ajaran agama Siwa agar jangan menyimpang dari yang seharusnya.

Maka tak heran, bila petugas pajak ini biasanya juga menjabat sebagai pendeta untuk menyebarkan ajaran Siwa.

Para pendeta ini mendapat kepercayaan untuk memungut pajak, di samping juga memperluas daerah agamanya. Bagi semua utusan larangan besar untuk berdagang atau mencari keuntungan sendiri, larangan itu dinyatakan tegas dengan sanksinya.

Editor: Donald Karouw