Tak Berdaya Hentikan Penambangan Sirtu Ilegal di Gempol, Ini Kata Pemkab Pasuruan

Felldy Utama ยท Kamis, 20 Februari 2020 - 22:39 WIB
Tak Berdaya Hentikan Penambangan Sirtu Ilegal di Gempol, Ini Kata Pemkab Pasuruan
Penambangan sirtu ilegal di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur mengancam kehidupan warga sekitar dan lingkungan. (Foto: Istimewa).

JAKARTA, iNews.idPenambangan pasir dan batu (sirtu) ilegal di Dusun Jurang Pelen 1 dan Jurang Pelen 2, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dilaporkan warga ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penambangan itu mengancam kehidupan mereka dan lingkungan.

Keberadaan penambangan itu jauh sebelumnya telah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun faktanya, hingga saat ini penambangan itu tetap beroperasi.

Pemkab Pasuruan mengaku tidak tutup mata dengan keberadaan tambang itu. Mereka mengaku telah melakukan sejumlah langkah untuk menghentikan. Namun ada sejumlah kendala yang dihadapi.

Asisten 1 Pemkab Pasuruan Anang Saiful Wijaya mengatakan, pada 2016 dan 2017, Pemkab sudah meninjau langsung penambangan itu. Pemkab pun meminta perusahaan tersebut untuk mengentikan.

"Teguran sudah, penghentian kegiatan juga sudah, tapi rupanya tidak dihiraukan. Itu karena ada oknum TNI yang berada di sana, yang berada di kawasan tersebut," kata Anang saat dihubungi iNews.id, Kamis (20/2/2020) malam.

Anang menegaskan, karena teguran dan penindakan berulang kali tak diindahkan, Pemkab Pasuruan menentukan langkah lain yakni berkirim surat kepada pemerintah pusat lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemenseneg).

Pada 2017, Mensesneg Pratikno mengirimkan tim untuk meninjau langsung lokasi penambangan liar tersebut. "Kemensesneg juga menyatakan bahwa tambang itu adalah tambang ilegal," ujarnya.

Setelah itu, kata dia, Mensesneg juga telah memerintahkan kepada sejumlah kementerian dan Lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan upaya penghentian penambangan liar itu. Salah satunya, perintah itu dilayangkan kepada Panglima TNI.

Berbekal perintah dari Pemerintah Pusat, Pemkab Pasuruan pun akhirnya pernah mencoba kembali meminta kepada pihak perusahaan untuk menghentikan penambangan liar itu. Lagi-lagi, perintah tersebut pun tak didengar oleh pihak perusahaan.

"Tapi rupanya, sampai hari ini mulai dari 2016, 2017, 2018, 2019, sampai 2020 bulan Februari ini, sekitar empat tahun itu terus melakukan penambangan tanpa izin," kata Anang.

Dia mengaku sudah mendengar masyarakat telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dia berharap Presiden menindaklanjuti laporan dari masyarakat Gempol.

"Ya harapannya harus segera ada penegakkan. Kan Pemkab sendiri sudah melangkah, tapi ternyata sampai hari ini belum ada langkah-langkah (dari pusat)," ujarnya.

Warga Desa Bulusari melaporkan aktivitas penambangan sirtu ilegal di Dusun Jurang Pelen 1 dan Jurang Pelen 2 ke Presiden Jokowi. Laporan disampaikan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor.

Dalam surat laporan itu disebutkan, aktivitas penambangan mengancam eksistensi warga dan juga kondisi ekosistem lingkungan hidup. Karena itu, warga berharap pemerintah turun tangan dan menghentikan aktivitas penambangan tersebut.


Editor : Zen Teguh