Warga Gempol Pasuruan Laporkan Penambangan Sirtu Ilegal ke Jokowi

Ihya Ulumuddin ยท Senin, 17 Februari 2020 - 13:46 WIB
Warga Gempol Pasuruan Laporkan Penambangan Sirtu Ilegal ke Jokowi
Ilustrasi tambang ilegal. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id - Warga Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, melaporkan aktivitas penambangan pasir batu (sirtu) ilegal di Dusun Jurang Pelen 1 dan Jurang Pelen 2, desa setempat ke Presiden Jokowi. Laporan disampaikan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Timur (Jatim).

Dalam surat laporan itu disebutkan, aktivitas penambangan mengancam eksistensi warga dan juga kondisi ekosistem lingkungan hidup. Karena itu, warga berharap pemerintah turun tangan dan menghentikan aktivitas penambangan tersebut. 

Kuasa hukum warga, Otman Ralibi mengatakan, berdasarkan hasil pendampingan dan pertemuan serta investigasi di lapangan, ditemukan sejumlah fakta yang memprihatinkan. Di antaranya, adanya aktivitas penambangan liar yang tidak berizin berupa galian tambang sirtu.

Kegiatan tersebut diperkirakan terjadi sejak tahun 2016. Penambangan liar itu diduga dilakukan oleh korporasi dan diback-up oleh oknum keamanan tertentu.

"Dimana hasil penambangan tersebut diangkut dan dijual ke pihak ketiga," katanya, Senin (17/2/2020).

Otman menyebut, keberadaan oknum keamanan itu semula dengan dalih rencana pembangunan perumahan dan pembangunan masjid. Masyarakat sulit dan merasa takut untuk melakukan penolakan.

Namun seiring berjalannya waktu, justru hal tersebut sebagai bentuk manipulasi untuk memperlancar aktivitas penambangan. 

"Masyarakat akhirnya sadar, aktivitas itu (penambangan liar) mengancam eksistensi ekosistem dan sumber daya alam serta pemukiman dan lahan pertanian," katanya.

Aktivitas penambangan sirtu semula difasilitasi oleh Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Saat ini kepala desa tersebut menghadapi proses hukum dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Kasus tersebut melibatkan oknum aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Penambangan dilakukan dengan memanfaatkan tanah kas desa (TKD) Bulusari sebagai akses menuju lokasi penambangan.

Hal itu terjadi karena penambang ilegal mendapat izin dari kepala desa dan ketua badan perwakilan desa (BPD) untuk memanfaatkan TKD sebagai akses menuju lokasi penambangan. Akibat pemberian izin tersebut, kepala desa dan pihak BPD ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan. Dengan terbukanya akses, maka aktivitas penambangan dapat dilakukan dan semakin tidak terkendali. 

"Masyarakat telah berupaya melakukan penolakan. Namun aktivitas penambangan terus berlangsung. Masyarakat justru mendapat intimidasi dari oknum aparat yang memback up penambangan liar tersebut," katanya. 

Dari sisi hukum, penambangan itu memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Kami atas nama warga meminta agar segala macam aktivitas penambangan liar dihentikan karena tidak sesuai ketentuan hukum," katanya. 

Dari laporan warga terkait penambangan ilegal tersebut, diharapkan Presiden Joko Widodo memerintahkan instansi terkait, baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, gubernur, bupati dan polisi untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran. Baik administratif maupun pidana atas penambangan ilegal tersebut.

Selain itu juga mewajibkan korporasi penambangan ilegal memberi kompensasi pada warga secara menyeluruh akibat kerusakan lingkungan.


Editor : Umaya Khusniah