Sidang Korupsi Dana Hibah Jatim, Khofifah Bantah Terima Fee Ijon 30 Persen

SIDOARJO, iNews.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, akhirnya memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan kasus korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim periode 2019-2024. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Juanda, Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

Khofifah hadir untuk memberikan keterangan terkait mekanisme penyaluran dana hibah yang berujung pada dugaan korupsi massal tersebut.

Baca Juga

Khofifah Diperiksa KPK di Jatim Bukan Jakarta, Ini Alasannya

Mengenakan pakaian dinas, Khofifah tiba dengan pengawalan ketat dan langsung menuju Ruang Sidang Cakra. Di hadapan majelis hakim, ia dicecar sejumlah pertanyaan mengenai kewenangan jabatan serta prosedur pengelolaan dana hibah dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Salah satu poin krusial dalam pemeriksaan ini adalah konfirmasi terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik mendiang Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024, yang telah meninggal dunia. Dalam BAP tersebut, muncul tudingan mengenai adanya aliran dana atau "fee ijon".

Baca Juga

KPK Periksa Khofifah di Polda Jatim Hari Ini, terkait Kasus Dana Hibah

Bantah Aliran Dana

Khofifah secara tegas membantah tuduhan bahwa dirinya menerima jatah dari penyaluran dana hibah tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menerima fee sebesar 30 persen sebagaimana yang sempat tertuang dalam keterangan BAP tersangka sebelumnya.

"Hari ini saya hadir untuk memberikan keterangan sesuai mekanisme yang ada," ujar Khofifah saat memberikan kesaksian di persidangan.

Kehadiran Gubernur ini diharapkan dapat memperjelas bagaimana rantai birokrasi penyaluran dana hibah bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang kini telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Editor: Kastolani Marzuki