Perda Pencegahan Covid-19 Disahkan, Pemprov Jatim Berharap Masyarakat Lebih Disiplin

Ihya Ulumuddin ยท Senin, 27 Juli 2020 - 21:00 WIB
Perda Pencegahan Covid-19 Disahkan, Pemprov Jatim Berharap Masyarakat Lebih Disiplin
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani Perda penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Jatim, Senin (27/7/2020)

SURABAYA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) akhirnya menyelesaikan peraturan daerah (Perda) penanganan Covid-19 di Jatim. Produk hukum tersebut disahkan dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (27/7/2020).

Regulasi yang termaktub dalam Perubahan Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum (Trantibum), dan Perlindungan Masyarakat ini dibahas kilat, kurang dari satu bulan. Harapannya, perda segera bisa diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Kami akan sampaikan ke Kemendagri untuk selanjutnya bisa dibuat turunan melalui Pergub. Kami optimis bulan depan bisa efektif dijalankan,” kata Ketua DPRD Jatim, Kusnadi ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (27/7/2020).

Kusnadi mengatakan, perda tersebut bisa mengisi kekosongan hukum dalam rangka ikut mengendalikan Covid-19. “Sekalipun dibahas kilat, Perda inisiatif DPRD ini mencakup beberapa hal strategis,” katanya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap keberadaan perda bisa meningkatkan kepatuhan, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan. “Apalagi, di perda ini juga diatur pembatasan di masa pandemi,” katanya.

Khofifah juga menyebut, ada lima penguatan dalam perda ini. Pertama, perluasan konsep bencana dengan memasukkan materi Trantibum dan perlindungan masyarakat saat terjadi bencana alam, non alam, maupun sosial.

Kedua, mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam penanganan bencana. “Dengan kata lain, Perda ini dapat menjadi dasar hukum Pemerintah Kabupaten/Kota,” katanya.

Ketiga, dukungan TNI dan Polri dalam memperkuat peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Keempat, pemberian sanksi dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bermasyarakat.

Ada yang jenis sanksi administratif dan/atau penerapan sanksi pidana yang nantinya akan diturunkan dalam Peraturan Gubernur. “Utamanya, dalam mendukung pemberlakuan protokol tertentu sesuai dengan jenis bencana yang terjadi,” katanya.

Ada beberapa pengaturan ulang sanksi, khususnya, sanksi denda administrasi, kerja sosial di fasilitas umum, hingga sanksi paksaan pemerintah lainnya. Selain itu, ada pendelegasian wewenang kepada bupati/wali kota untuk ikut mengenakan sanksi.

Selain memberikan sanksi bagi yang melanggar, perda ini juga menyiapkan aturan pemberian "hadiah" bagi yang disiplin dengan protokol kesehatan. Hadiah tersebut berupa pemberian insentif dan/atau penghargaan.

“Insentif ini bisa kepada perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, hingga pelaku usaha. Prinsipnya, mereka memiliki peran membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana,” katanya.


Editor : Ihya Ulumuddin