Kejari Ngawi Dalami Dugaan Mark Up Program Kejar Paket C di Dinas Pendidikan 

NGAWI, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi mendalami dugaan mark up Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada program kejar paket C 2019/2020 di Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Kejari menduga program yang dilaksanakan lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menggunakan data peserta fiktif. 

Kasintel Kejari Ngawi, David Nababan mengatakan, sudah ada tujuh PKBM yang dimintai keterangan mengenai proses verifikasi data peserta yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi saat itu.

Baca Juga

Amanda Manopo Tuai Banyak Pujian usai Terlihat Gunakan Mukena

"Benar kita tengah mendalami kasus ini. Karena ada uang negara yang diperuntukan untuk peserta Kejar Paket C, dan sudah ada tujuh lembaga PKBM yang sudah kita mintai keterangan" kata David, Selasa (20/4/2021). 

David mengatakan, pendalaman dugaan mark up dana tersebut dilakukan atas laporan masyarakat. "Namun, kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh dan terbuka karena masih dalam proses penyelidikan," ujarnya. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Minta Ridwan Kamil Mendesain Masjid Islamic Center Surabaya 

Informasi yang dihimpun, kasus ini bermula dari adanya MoU antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Ngawi untuk mengatasi angka putus sekolah di kabuparen Ngawi. Kesepakatanya, Dinas sosial menyiapkan calon peserta kejar Paket C. Sedangkan Dinas Pendidikan mempersiapkan lembaga belajarnya (PKBM).

Dari hasil pendaftaran yang didapat oleh dinas sosial dari masyarakat yang terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 1006 calon peserta Kejar Paket C.

Baca Juga

KH Hasyim Asyari Hilang dari Kamus Sejarah, PKB Jatim: Lukai NU Nadiem Harus Minta Maaf

Kemudian oleh Dinas Pendidikan Ngawi data pendaftaran calon peserta disebar ke delapan PKBM dan dinyatakan sebagai siswa untuk mendapatkan materi pembelajaraan dan berhak mengikuti Kejar Paket C pada tahun ajaran 2019/2020.

Polemik baru muncul ketika ternyata tidak semua dari siswa peserta itu mendapatkan guliran dana bantuan dari pusat sebesar Rp1,8 juta per orang yang disalurkan melalui rekening PKBM.

Dari titik inilah Kejari kemudian mencari klarifikasi yang kini masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi, Mistamar, membantah dugaan mark up dana tersebut. 

"Tidak benar jika kami memanipulasi data (fiktif). Karena dari ribuan data peserta itu, tidak semuanya mendapatkan bantuan sesuai kriterianya Permendikbud No 7 tahun 2019, di antaranya, usia peserta maksimal 18 tahun dan sudah tercatat dalam data pokok pendidikan serta  PKBM-nya memiliki izin operasional," katanya. 

Mistamar juga merinci dari sejumlah data peserta berupa KTP dan KK sebanyak itu hanya kisaran 20 persen saja yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan dari pusat.

"Sesuai kesepakatan antara kami, dinsos dan diketahui oleh penyelenggara PKBM, dana bantuan yang diperoleh dari 20 persen peserta itu akan digunakan untuk menutupi biaya belajar bagi peserta yang tidak mendapat bantuan," kata Mistamar tanpa merinci teknis pengelolaan dan besarnya bantuan yang mengalir ke rekening setiap PKBM. 

Editor: Ihya Ulumuddin