Gara-Gara Nikah Siri, Anggota KPU Surabaya Muhammad Khalid Asyadulloh Dipecat DKPP

Ihya Ulumuddin ยท Rabu, 08 Juli 2020 - 22:36 WIB
Gara-Gara Nikah Siri, Anggota KPU Surabaya Muhammad Khalid Asyadulloh Dipecat DKPP
DKPP membacakan putusan pemberhentian terhadap anggota KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadullah, Rabu (8/7/2020).(foto: iNews.id/istimewa)

SURABAYA, iNews.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Muhammad Kholid Asyadulloh. Pemberhentian karena perkara yang diawali pernikahan siri ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan 12 perkara di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Sanksi ini dijatuhkan karena Muhammad Kholid Asyadulloh terbukti melanggar pasal 2, pasal 3, pasal 7 ayat (3), pasal 12 huruf b dan huruf c dan pasal 15 huruf a Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Selain itu, dia juga terbukti melanggar pasal 90 ayat 1 huruf c PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Muhammad Kholid Asyadulloh selaku Anggota KPU Kota Surabaya sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua majelis, Alfitra Salam saat menbacakan amar putusan perkara 54-PKE-DKPP/IV/2020.

Dalam perkara ini, Muhammad Kholid diadukan oleh mantan Anggota PPK Mulyorejo, Nanik Lindawati. Nanik mengadukan Kholid Asyadulloh karena menyalahgunakan kekuasaan dengan membangun relasi suami istri. Nanik juga mendalilkan teradu kerap melakukan kekerasan fisik padanya setelah mereka menikah.

Menurut Nanik, teradu yang telah memiliki istri dan anak mendekatinya saat dirinya masih menjadi Anggota PPK Mulyorejo, Kota Surabaya.

Dalam pertimbangan putusan perkara 54-PKE-DKPP/IV/2020, DKPP menilai terdapat bukti yang cukup yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi membangun relasi dengan Nanik yang saat itu berkedudukan sebagai Anggota PPK Mulyorejo.

Terungkap fakta dalam sidang bahwa sebelum menikah secara siri, Muhammad Kholid telah membangun relasi dengan Nanik pada pelaksanaan tugas Pemilu tahun 2019. Fakta ini pun didukung alat bukti dokumen berupa tangkapan layar (screenshot) percakapan antara Nanik dengan Muhammad Kholid.

Adanya fakta itu menunjukkan Muhammad Kholid telah menjalin hubungan dengan Nanik saat masih terikat perkawinan yang sah. Dia dinilai DKPP telah mengambil simpati Nanik dengan cara mengantar pulang ke rumah dan menemani teradu melakukan tindakan medis endoskopi di Rumah Sakit Dr Soetomo.

“DKPP menilai hubungan antara pengadu dan teradu telah berlangsung saat pengadu berkedudukan sebagai Anggota PPK Mulyorejo,” ujar Anggota Majelis, Didik Supriyanto saat membacakan pertimbangan putusan.

Tak hanya itu, teradu sebagai atasan, kata Didik, terbukti menggunakan relasi kuasa yang tidak seimbang, melakukan pendekatan dan mempengaruhi pengadu sehingga terbangun hubungan personal dan dilanjutkan kawin siri.

“Sementara teradu masih terikat perkawinan bertentangan dengan norma hukum dan etika,” katanya.


Editor : Ihya Ulumuddin