Datangi Polda Jatim, PDIP Desak Polisi Proses Hukum Pembakar Bendera Partai

Sindonews, Lukman Hakim ยท Senin, 29 Juni 2020 - 23:01 WIB
Datangi Polda Jatim, PDIP Desak Polisi Proses Hukum Pembakar Bendera Partai
DPD PDIP Jatim mengadukan kasus pembakaran bendera partai ke Mapolda Jatim, Senin (29/6/2020). (Foto: SINDOnews)

SURABAYA, iNews.id - DPD PDIP Jawa Timur (Jatim) mendesak polisi segera memproses hukum pelaku pembakaran bendera partai yang dilakukan Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu (24/6/2020) lalu. Desakan itu diungkapkan pengurus DPD PDIP Jatim saat mengadukan kasus itu ke Mapolda Jatim, Senin (29/6/2020).

Pengaduan dilakukan tim hukum yang beranggotakan 17 orang yang tergabung dalam Tim Hukum DPD PDIP Jatim. Tim ini dipimpin Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD PDIP Jatim, Ida Bagus Nugroho.

Rombongan pengurus PDIP Jatim diterima Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo. Beberapa pengurus DPD PDIP Jatim ikut dalam pengaduan itu, di antaranya Sekretaris DPD PDIP Jatim Dr Sri Untari Bisowarno MAP. 

Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi mengatakan, aparat penegak hokum harus segera memproses hukum pelaku pembakar bendera PDI Perjuangan dan penanggung jawab aksi Anak NKRI.

"Logika sederhana saja, kelompok tersebut membuat sendiri, membawa sendiri lalu teriak-teriak provokatif sambil membakar bendera. Rakyat bisa menilainya sendiri terkait pembakaran ini," ujarnya. 

Dia menyebut, insiden pembakaran bendera partai dalam aksi Anak NKRI merupakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut rakyat Indonesia.

Sebab, dalam aksi itu simbol PDIP telah disandingkan dengan bendera Partai Komunis Indonesia (PKI) yang nyata-nyata sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

"Pembakaran bendera PDIP sudah masuk unsur-unsur penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menimbulkan rasa kebencian, menghasut rakyat Indonesia agar mempunyai pandangan bahwa PDIP identik dengan PKI," kata Kusnadi.

PDIP, kata Ketua DPRD Jatim ini, adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yakni, melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan Bung Karno pada 4 Juli 1927.

Dia mengatakan, pengaduan dan laporan ke Polda Jatim ini sebagai tindak lanjut Perintah Harian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 25 Juni 2020 lalu.

Anggota tim hukum Martin Hamonangan meminta polisi untuk terus memonitor dan mengawasi indikasi masalah pembakaran di Jakarta akan digeser ke daerah khususnya Jatim. 

"Yakni dengan membentuk gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan gerakan antikomunis, tetapi tujuannya adalah untuk menyerang pemerintahan yang sah," kata Martin.

Pengaduan oleh Tim Hukum DPD PDIP Jatim ke Polda Jatim diiringi puluhan kader partai. Mereka berangkat dari kantor DPD PDIP Jatim di Jalan Kendangsari Industri Surabaya menuju Mapolda Jatim di Jalan Ahmad Yani Surabaya sambil membawa bendera Merah Putih dan bendera partai.


Editor : Kastolani Marzuki