Dana Terbatas, Pemkab Blitar Minta Provinsi Ambil Alih 3 Jalur Sirip Penghubung JLS 

BLITAR, iNews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar meminta Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengambil alih tiga jalan sirip penghubung Jalur Lintas Selatan (JLS). Alasannya, anggaran Pemkab Blitar tidak cukup untuk membiayai pembangunan ketiga jalan tersebut.

Tiga jalan sirip itu yakni simpang Brongkos sampai Wates, Kuningan sampai Kanigoro dan Kademangan hingga Tambakrejo. Saat ini kondisi ketiga jalan sirip tersebut kurang representatif. Selain sempit dan bergelombang, beberapa di antaranya juga rusak dan perlu pembenahan. 

Baca Juga

Wisatawan Hilang di Gunung Bromo Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas

"Akses JLS di tiga ruas Kabupaten Blitar sudah hampir selesai. Sementara ada tiga jalan sirip yang kondisinya masih jelek. Padahal, akses ini sangat vital sebagai pendukung JLS. Maka kami ingin Pemprov Jatim mengambil alih jalan sirip ini," kata Kepala Dinas PUPR Pemkab Blitar Dicky Cobandono saat bertemu Komisi D DPRD Jatim, Jumat (10/6/2022). 

Dicky menjelaskan, saat ini APBD Kabupaten Blitar hanya mengalokasikan dana Rp2,3 triliun selama setahun. Dari alokasi itu, proyeksi untuk infrastruktur hanya Rp133 miliar. Total anggaran tersebut untuk mengcover jalan sepanjang 1.500 kilometer. 

Baca Juga

Cerita Nisa Jemaah Haji Termuda asal Sidoarjo, Pergi ke Makkah Gantikan Ayah yang Wafat

Karena itu, perlu campur tangan pemerintah provinsi dan pusat, terutama untuk penanganan jalan-jalan sirip yang terkoneksi dengan JLS. Pihaknya optimistis jika hal itu terealisasi, maka beban daerah berkurang. 

"Kami mengalami kesulitan (pembiayaan), sehingga pemerintah daerah sangat berharap pada provinsi maupun pusat. Ini untuk sama-sama karena di sini (Blitar) ada proyek nasional, Pansela. Ini harus disambut dengan (jalan) sirip-sirip yang tentunya akan meningkatkan perekonomian," ujarnya. 

Baca Juga

Kisah Penyamaran Putri Raja Singasari Gayatri saat Ditawan Keraton Kediri 

Anggota Komisi D DPRD Jatim Guntur Wahono menyatakan siap memberi dukungan untuk proyek JLS. Meski begitu, Pemprov Jatim tidak bisa serta merta mengambil alih jalan sirip seperti yang diharapkan Pemkab Blitar.

Menurutnya perlu kajian terlebih dahulu. Sebab, di masing-masing jalan sirip itu ada kekurangan dan kelebihan. 

"Kekurangannya dimana? Ada tanjakan yang terlalu tinggi. Itu bisa berakibat fatal pada kendaraan yang lalu lalang. Lalu, keuntungannya apa? Mungkin aksesnya lebih luas dibanding tempat lain. Nah, ini persoalan, sehingga perlu kajian-kajian, mana yang harus diambil," katanya.

Guntur mengatakan, kajian tersebut diperlukan agar pembiayaan Provinsi Jatim tidak keliru sasaran. Dia mengakui, pembiayaan jalan tersebut butuh bantuan provinsi dan nasional. Namun, perlu kajian mendalam. 

"Kami akan segera tuntaskan persoalan ini. Kami akan ajak Dinas PUPR Provinsi Jatim dan Pemkab Blitar untuk bersama membahas permasalahan ini," katanya.

Editor: Ihya Ulumuddin