Civitas Akademika Universitas Brawijaya Malang Kritik Pemerintah Era Jokowi, Soroti Terancamnya Demokrasi

MALANG, iNews.id - Civitas Universitas Brawijaya (UB) Malang mengkritik pedas pemerintahn era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para akademisi dari dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi dan para mahasiswa ini menyoroti terancamnya demokrasi di Indonesia.

Pembacaan pernyataan sikap dilaksanakan di depan lobi Gedung Rektorat UB, pada Selasa pagi (6/2/2024). Sebelumnya para akademisi yang terdiri dari dewan profesor, dosen akademisi, hingga perwakilan mahasiswa, di lantai 7 Gedung Pasca Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Civitas Academica Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Ramai-Ramai Kritik Presiden Jokowi

Pernyataan sikap civitas akademi UB, mengenai penegakan hukum dan etika demokrasi di Indonesia dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor Universitas Brawijaya (UB). Pada seruan yang dibacakan oleh Prof. Sukir Maryanto, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila.

"Negara hukum sebagaimana yang dimaksud oleh UUD NKRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar, dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum," kata Prof. Sukir Maryanto, saat membacakan pernyataan di depan Lobi Universitas Brawijaya.

Civitas Akademika Unair Kecam Pelemahan Demokrasi di Era Jokowi

Prof. Sukir menyatakan, penegakan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat.

"Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini, maka hari ini Selasa tanggal 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan," katanya.

Guru Besar dan Civitas UMJ Tuntut Presiden Junjung Tinggi Moral dan Etika Demokrasi

Guru besar mitigasi bencana ini menjelaskan, perguruan tinggi kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau, agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila, tetap menjadi landasan politik berbangsa dan negara. Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen menjunjung nilai perjuangan, persatuan dan etika luhur, meminta semua pihak untuk menjaga pesta demokrasi yang berkeadilan, berbudaya dan menjunjung nilai Brawijaya dan Pancasila.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Civitas Akademika Universitas Brawijaya menyatakan sikap, mengimbau pemerintah dan Aparat Penegak Hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan bebas dari kepentingan politik praktis," ucapnya.

Editor: Nani Suherni