SURABAYA, iNews.id – Fraksi PDIP bereaksi atas kritik Fraksi Partai NasDem dan Golkar DPRD Surabaya terhadap Wali Kota Tri Rismaharini. Mereka menganggap tudingan adanya mafia perizinan hingga pencitraan Risma dan jajarannya di Surabaya sebagai hal yang berlebihan.
"Pak Imam (Sekretaris Fraksi NasDem, Imam Syafii) berlebihan. Para pejabat Pemkot Surabaya kan memang sudah seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warga untuk menjabarkan program-programnya. Jadi bilamana ada masalah di lapangan bisa segera dicari solusi agar tidak berlarut-larut," ujar Ketua FPDIP DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri, Jumat (1/11/2019).

Bantah Anaknya Jadi Makelar Perizinan, Risma: Betapa Fitnah Itu Menyakitkan Saya
Terkait aktivitas anak buah Risma, Eri Cahyadi (Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota/Bappeko) di lingkungan RT dan RW, juga sesuatu yang lumrah. Sebab, sudah tugas Bappeko untuk mengetahui aspirasi dan mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota.
Syaifuddin menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappeko yakni memonitoring serta mengevaluasi bidang pembangunan kota.
"Monitoring dan evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan. Itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota. Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot sehingga mungkin belum semua program diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja," katanya.
Atas kritik dari Partai NasDem tersebut, Syaifuddin memberikan dukungan kepada Risma dan jajaran Pemkot Surabaya. Pemkot harus tetap kukuh menjaga pemerintahan yang dekat dengan rakyat.
"Bu Risma dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya harus tetap turun ke lapangan, masuk ke kampung-kampung, menyerap aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Rakyat mengapresiasi kinerja Bu Risma, bahkan Bu Risma pun menolak jadi menteri karena tidak ingin mengecewakan rakyat Surabaya," ujar Syaifuddin.
Sebelumnya, politikus Partai NasDem sekaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem Imam Syafi'i mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut pilwali. Tak hanya itu, Imam juga menduga ada mafia perizinan di Pemkot Surabaya. Tudingan Imam ini disampaikan menyusul kasus jalan ambles dan pembangunan SPBU di Jalan Pemuda.
"Ini kan mau pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang tak seharusnya dikerjakan kepala dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke Kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Bahkan menjanjikan kalau nggak bisa bakal mundur. Ini kan nggak bener," kata Imam.
Dia mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya.
"Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya kan sudah offside," tuturnya.
Editor: Donald Karouw












