7 Orang Dipanggil KPK Kasus Kuota Haji Khusus, 2 Absen

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh orang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 pada Rabu (1/10/2025). Para saksi berasal dari berbagai asosiasi serta biro perjalanan haji.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa telah menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh orang, yaitu Firman M. Nur sebagai Ketua Umum Amphuri, M. Firman Taufik sebagai Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) dan Syam Resfisdi sebagai Ketua Umum Sapuhi.

Baca Juga

KPK Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Ini Alasannya

Kemudian, H. Amaluddin yang menjabat sebagai Komisaris PT Ebad Al Rahman Wisata sekaligus Direktur PT Diva Mabruro dan Lutfhi Abdul Jabbar sebagai Sekretaris Jenderal Mutiara Haji.

Sementara, dua saksi lainnya tidak memenuhi panggilan, yakni Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) dan Muhammad Farid Aljawi sebagai Ketua Harian Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu).

Baca Juga

7 Orang Diperiksa KPK Kasus Kuota Haji di Polda Jatim, 6 Petinggi Biro Travel

Berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir, penyidik KPK mendalami sistem pembayaran haji khusus.

"Para saksi didalami terkait mekanisme pembayaran dalam penyelenggaraan haji khusus oleh PIHK-PIHK melalui USER yang dipegang oleh Asosiasi," ucap Budi dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi penyalahgunaan kuota untuk petugas haji saat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari asosiasi dan biro perjalanan haji.

"Dalam pemeriksaan ini, KPK juga menemukan adanya kuota petugas haji yang diduga turut disalahkangunakan," katanya.

Budi turut mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyidikan bersikap kooperatif saat menerima panggilan, mengingat pentingnya keterangan mereka dalam mengungkap kasus ini.

"Mengingat KPK punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa pada tahap penyidikan, seperti Tindakan pencegahan ke luar negeri kepada pihak-pihak yang keberadaannya dibutuhkan untuk tetap di Indonesia, guna memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik," katanya.

Editor: Kurnia Illahi