JAKARTA, iNews.id - Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ramai-ramai menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka setelah dilantik menjadi sorotan publik. Praktik ini terjadi di berbagai daerah, termasuk Serang, Malang, Pasuruan dan sejumlah daerah lainnya.
Para anggota DPRD menggadaikan SK mereka ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang. Langkah ini dilakukan untuk menutupi biaya kampanye yang tinggi selama pemilihan legislatif. Misalnya, di Kota Pasuruan, empat anggota DPRD telah menggadaikan SK mereka dengan pinjaman mencapai Rp500 juta.
Fenomena ini dianggap wajar oleh beberapa pihak karena biaya kampanye yang dikeluarkan oleh calon anggota DPRD memang tidak sedikit. Namun, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan komitmen para wakil rakyat terhadap tugas dan tanggung jawab mereka.
Beberapa sosiolog bahkan menyebut fenomena ini sebagai tanda “pembusukan demokrasi” di tingkat paling rendah.
Fenomena ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh sistem demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan kampanye dan integritas wakil rakyat. Apakah tindakan ini menjadi solusi atau masalah baru?
Utang dan Balik Modal
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sudah menjadi tren setiap selesai acara pelantikan, anggota DPRD di banyak tempat langsung menggadaikan SK mereka. Fenomena ini dinilai pertanda bahwa orientasi pertama anggota DPRD tersebut merupakan soal uang.
"Bisa jadi sebelum kampanye mereka memang mempunyai simpanan tetapi gegara kampanye yang brutal, uang mereka ludes. Nampaknya uang itu pula yang membuat mereka bisa mendapatkan banyak suara dari calon yang lain," ujar Lucius kepada iNews.id, Sabtu (7/9/2024).
Editor : Kurnia Illahi
Artikel Terkait