SURABAYA, iNews.id – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim) berdatangan mengepung gedung Grahadi dan Kantor Gubernuran di Kota Surabaya, Kamis (15/11/2018). Kedatangan mereka untuk mengawal penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK).
Pantauan iNews.id, sejumlah buruh datang membawa motor. Sementara sebagian lainnya menumpang puluhan bus pariwisata. "Kami dari berbagai elemen, di seluruh wilayah di Jawa Timur, hari ini berkumpul di Grahadi dan Kantor Gubernur untuk mengawal UMK (Upah Minimim Kota)," kata Solikin, salah seorang peserta aksi.
Dia mengatakan, dalam sepekan terakhir ini gubernur akan menetapkan UMK, proses inilah yang harus dikawal sehingga besaran UMK sama dengan usulan bupati dan wali kota.
"Jangan sampai UMK ditetapkan di bawah usulan. Selain itu, kami juga meminta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan bersamaan dengan UMK," ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim Himawan Estu Bagijo memastikan, pemerintah provinsi (pemprov) akan berpedoman pada aturan yang ada. Terutama menyangkut besaran UMK. Karena itu, dia meminta para buruh tidak khawatir.
"Semua sudah diusulkan oleh bupati dan wali kota. Besarannya juga bervariasi. Yang pasti ada kenaikan sebesar 8,03%. Tinggal ditunggu saja penentuan dari pak gubernur," katanya.
Sementara itu, akibat aksi demontrasi ini sejumlah ruas di Kota Surabaya macet. Beberapa di antaranya yakni Jalan Basuki Rahmat, Wonokromo, Embong Malang, Pasar Kembang serta Panglima Sudirman. Kemacetan terjadi karena arak-arakan buruh yang cukup banyak. Mereka memblokade jalan, kemudian berjalan kaki menuju tempat aksi.
Diketahui, beberapa waktu lalu Gubernur Jatim Soekarwo meminta tidak ada aksi demo hingga pelaksaan pemilu. Permintaan Soekarwo ini disampaikan untuk menjaga situasi kondusif menjelang pesta demokrasi itu.
Sebagai gantinya, Soekarwo meminta perwakilan elemen yang berdemo untuk menyampaikan langsung kepada pemerintah. Namun tampaknya imbauan agar tidak ada aksi demonstrasi hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 tidak diindahkan.
"Kalau ada usulan atau aspirasi sampaikan langsung. Kita musyawarah dan ngopi bareng," ujar Pakde Karwo-sapaan akrabnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait