SURABAYA, iNews.id - Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap penjajah Belanda ternyata sudah dimulai sejak muda. Perlawanan ini tak lepas dari tekanan Belanda terhadap Keraton Yogyakarta yang masih menjadi bagian dari keluarganya.
Pada paruh pertama bulan Agustus 1808, setelah melihat bukti-bukti sultan kedua Keraton Yogyakarta untuk menerima aturan seremonial baru yang diberlakukan. Gubernur Jenderal Belanda Daendels mengancam untuk datang ke Yogyakarta dengan kekuatan bersenjata guna memaksakan kehendaknya.
Sebagaimana dikisahkan pada buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855" tulisan Peter Carey, saat itu Belanda menuduh raja Yogya itu kurang setia. Karenanya Daendels merasa perlu bertemu dengan sultan. Dia berkeyakinan, segala perkara akan beres jika ia dapat berbicara dengan sultan, secara pribadi.
Namun, dengan 3.000 serdadu di belakangnya, pertemuan tatap muka antara Daendels dan sultan hampir tidak mungkin dapat menjadi pertemuan pemikiran. Apalagi, tekanan juga diarahkan oleh Belanda agar keraton membuka akses Belanda ke hutan-hutan jati di wilayah sebelah timur.
Ketua Dewan Administrasi Hutan yang baru ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Gustaf Wilhelm Wiese menuliskan surat dari Rembang. Isinya meminta bupati Padangan, yang sekarang menjadi bagian dari kabupaten Bojonegoro dan Panolan, yang sekarang Cepu untuk membuka akses ke wilayah hutan.
Dari daerah inilah Belanda membutuhkan untuk kegiatan penebangan kayu. Maka bupati-bupati wilayah Padangan dan Panolan diminta untuk hadir di Yogyakarta. Tujuannya satu guna mendengarkan instruksi-instruksi Daendels. Raden Ronggo yang merupakan adipati di Madiun, juga dipanggil menghadap.
Sebab, Madiun juga daerah yang memiliki kayu yang berlimpah. Apa yang menarik, Wiese tak berapa lama kemudian dipindahkan ke Yogyakarta sebagai residen. Dari dua bupati di atas kemudian ikut memberontak bersama Ronggo, dan yang kedua Raden Tumenggung Notowijoyo III dari Panolan, mertua Pangeran Diponegoro.
Editor : Ihya Ulumuddin
Artikel Terkait