Wagub Jatim Ungkap Persoalan Bansos, Salah Satunya Data Penerima Tumpang Tindih

Lukman Hakim ยท Senin, 29 Juni 2020 - 14:49 WIB
Wagub Jatim Ungkap Persoalan Bansos, Salah Satunya Data Penerima Tumpang Tindih
Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak. (Foto: Dok iNews.id)

SURABAYA, iNews.id – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak mengungkapkan sejumlah persoalan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Persoalan ersoalan itu mulai dari data penerima yang berpotensi tumpang tindih dan salah sasaran.

Selain itu, potensi kerumunan dalam penyaluran bansos Covid-19, kualitas bantuan pangan, serta penerapan jalur pengaduan masyarakat untuk mencegah adanya penyimpangan dan pungutan liar (pungli).

Emil mengatakan, berdasarkan proses verifikasi sementara, terdapat jutaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak bisa dipadankan atau divalidasi dengan data kependudukan. Dari data ini, maka kemungkinan NIK tersebut invalid. Tanpa NIK yang valid, Pemprov Jatim tidak bisa menentukan nomor KK yang valid. Potensi tumpang tindih KK pun tidak bisa diidentifikasi dengan optimal.

Bahkan, kata Emil, tanpa membenahi NIK yang valid pun, sejauh ini pihaknya sudah menemukan ratusan ribu KK yang berpotensi menerima lebih dari satu jenis bansos dari sumber sama.

“Tentu data ini belum final. Kalau belum kita pastikan ulang dengan masing-masing pemkab dan pemkot,” ujar Emil Dardak, Senin (29/6/2020).

Ketua Rumpun Sosial Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim ini mengajak perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sepakat menerbitkan berita acara rapat koordinasi (rakor) yang digelar beberapa waktu lalu, sebagai dasar pemkab dan pemkot se-Jatim melakukan verifikasi data. “Sehingga nanti tidak ada tumpang tindih data,” katanya.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Alexander Ruby mengatakan, berdasarkan uji data NIK, berbagai macam bansos termasuk bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, berpotensi tumpang tindih. “Memang jika NIK invalid ditindaklanjuti dengan verifikasi dan pemadanan nomor Kartu Keluarga, maka potensi tumpang tindih dalam satu KK juga bisa diidentifikasi,” katanya.


Editor : Maria Christina