MALANG, iNews.id – Universitas Brawijaya (UB) Malang batal menggelar pernyataan sikap atas mundurnya demokrasi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Aksi pembacaan sikap itu sedianya digelar Senin (5/2/2024), namun dibatalkan.
Padahal, selebaran dan edaran ajakan pernyataan itu sudah beredar di kalangan internal dosen dan mahasiswa. Diperoleh informasi, beberapa dosen akademisi dan tenaga kependidikan bahkan sudah ada yang menyatakan sikap mendukung kritikan itu, serta bersedia mengikuti aksi, meski akhirnya dibatalkan.
Apresiasi Gelombang Pernyataan Sikap Sivitas Akademika, Ganjar-Mahfud Kompak Pakai Jaket Varsity di Debat Capres
Pantauan di lingkungan Universitas Brawijaya, beberapa titik menang terpantau lengang. Bahkan akses masuk ke kampus sempat ditutup oleh water barier berwarna oranye. Aktivitas perkuliahan di kampus memang tidak ada karena masih libur semester ganjil hingga pekan kedua Februari 2024 ini.
Pihak kampus melalui Rektor UB Prof. Widodo hanya menyampaikan keterangan tertulisnya perihal menyikapi dinamika perpolitikan dan situasi kondisi negara saat ini.
Forum Rektor APTIK Keluarkan 6 Sikap Atas Kerusakan Tatanan Hukum dan Demokrasi
Menurut Widodo, UB meminta masyarakat, utamanya civitas akademika UB bisa menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.
"Melaksanakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik dan asas netralitas, tidak menunjukkan sikap keberpihakan pada partai politik, dan atau salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, dan aau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik," ucap Prof. Widodo, dalam keterangan pers tertulisnya.
Widodo juga menekankan, perlunya mengawal proses demokrasi yang bermartabat dan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil dengan menjaga integritas akademik. Sehingga tercipta suasana yang sejuk, dan membahagiakan dalam berbangsa dan bernegara.
"Bersikap arif dan bijaksana, serta mengedepankan rasa damai dan kekeluargaan dalam menghadapi isu atau perbedaan pendapat dalam pemilihan umum tahun 2024," ucapnya.
Editor: Kastolani Marzuki