Razia Pencegahan Virus Corona, Polda Jatim Amankan 887 Orang

Ihya Ulumuddin ยท Jumat, 27 Maret 2020 - 17:47 WIB
Razia Pencegahan Virus Corona, Polda Jatim Amankan 887 Orang
Aparat Polda Jatim saat giat pembubaran kerumunan di kawasan Taman Bungkul Surabaya. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id - Polda Jawa Timur (Jatim) bersama Polres jajaran di 38 kabupaten/kota mengamankan 887 orang dalam razia pencegahan virus corona (Covid-19). Ratusan orang tersebut diamankan lantaran enggan membubarkan diri saat berkumpul (berkerumun) di sejumlah tempat keramaian dan kafe.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ratusan warga tersebut diamankan di berbagai tempat. Yang paling banyak adalah warung kopi, kafe dan tempat hiburan.

"Mereka (887 orang) yang sekali lagi masih melakukan kegiatan kegiatan di luar daripada kegiatan non produktif dan diantaranya ada juga beberapa kedai kopi ataupun restoran yang sifatnya bernama juga kita amankan," kata Trunoyudo, Jumat (27/3/2020).

Trunoyudo menjelaskan, penindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan misi kemanusiaan untuk menekan penyebaran virus corona yang merebak dengan pesat. "Sesuai imbauan pemerintah, untuk mencegah penyebaran virus corona, masyarakat sebisa mungkin tidak keluar rumah, kecuali memang ada yang mendesak," katanya.

Selain mengamankan para pengunjung, polisi juga mengamankan pengelola untuk dimintai keterangan alasan masih memperbolehkan masyarakat datang. Padahal sudah ada imbauan melakukan physical distancing atau jaga jarak.

"Kita lakukan pemeriksaan dan pendataan,” katanya.

Sebagai jalan keluar, petugas mempersilakan pelaku usaha buka tapi dengan metode take away (bawa pulang). Artinya, tempat tersebut tidak dijadikan tempat nongkrong atau mengabaikan physical distancing.

“Kita paham betul, maka yang kita akan lakukan secara dinamis melihat mana tempat yang tidak produktif akan kita bawa ke kantor polisi dan membuat surat pernyataan," ujarnya.

Trunoyudo mengatakan, untuk 887 orang yang diamankan, telah diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulang hal yang sama sampai ada pencabutan darurat non bencana alam dari pemerintah.

"Kalau masih ada dan memberi perlawanan maka akan disanksi pidana merujuk KUHP pasal 212 yakni ancaman kekerasan dan menghalangi petugas dan atau pasal 218 terkait kerumunan yang menghalangi dan dapat membuat musibah," katanya.


Editor : Umaya Khusniah