PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pelaku Usaha Tolak Penutupan Tempat Wisata di Blitar Raya

Solichan Arif · Kamis, 21 Januari 2021 - 17:09:00 WIB
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pelaku Usaha Tolak Penutupan Tempat Wisata di Blitar Raya
Tempat Wisata Kampung Cokelat di Kabupaten Blitar yang juga menolak penutupan destinasi wisata selama berlangsungnya perpanjangan PPKM mendatang. (Foto : Dok: Sindonews/Solichan Arif) 

BLITAR, iNews.id - Para pelaku usaha wisata di Blitar Raya yang tergabung dalam Forum Pengelola Destinasi Wisata (FPDW) Blitar Raya menolak penutupan tempat wisata selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Blitar. Penutupan itu dinilai sangat merugikan. 

Penutupan wisata juga dianggap tidak berpengaruh pada penyebaran angka kasus positif Covid-19 di Blitar Raya. 

"PPKM untuk membatasi kegiatan masyarakat, bukan menutup tempat wisata," ujar Koordinator FPDW Blitar Raya Harjito kepada wartawan Kamis (21/1/2021). 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan memperpanjang PPKM di Jawa-Bali dua minggu lagi karena kasus positif masih tinggi. Selama berlangsungnya PPKM yang dimulai 11 Januari sampai 25 Januari, Pemkab Blitar akan membatasi seluruh kegiatan masyarakat. 

Untuk aktivitas ekonomi di malam hari, pemkab membatasi hingga pukul 20.00 WIB. Seluruh destinasi wisata di 61 titik di Kabupaten Blitar juga ditutup total. 

"Intinya kami menolak penutupan itu," kata Harjito, yang merupakan pengelola destinasi wisata Istana Sakura. 

Dia menegaskan, ada sebanyak 20 pengelola destinasi wisata yang menyatakan diri menolak penutupan tempat wisata. Mereka di antaranya, pengelola destinasi wisata Kampung Cokelat, Blitar Park, Negeri Dongeng, Sirah Kencong, Omah Londo, Kampung Afrika, Pantai Serang, Belimbing Karangsari dan Hutan Pinus Gogoniti. 

Para pengelola wisata ini juga menandatangani tiga poin pernyataan sikap. Pertama, menolak penutupan destinasi wisata dalam PPKM tahap kedua dan seterusnya. Kedua, mendorong pemerintah membuat kebijakan PPKM dengan masih mengizinkan wisata dengan protokol kesehatan ketat. 

"Kemudian mendorong pemerintah mengawal operasional wisata dengan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan," kata Harjito. 

FPDW juga memaparkan dampak kebijakan PPKM yang disertai penutupan destinasi wisata. Selama PPKM, omzet pengelola kawasan wisata anjlok 100 persen. UMKM yang bergantung pada destinasi wisata juga merugi dan muncul pengangguran baru akibat pengurangan karyawan. 

Di sisi lain, FPDW juga mengklaim klaster Covid-19 di destinasi wisata tidak ada. Penutupan destinasi wisata juga tidak berpengaruh pada penyebaran angka Covid-19 di Kabupaten Blitar. 

"Wisata menopang hajat hidup orang banyak.  Kalau ditutup lagi, kasihan mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor wisata," ujar Harjito. 

Editor : Maria Christina

Halaman : 1 2