Polemik Direksi Bank Jatim, DPRD Ancam Interpelasi Gubernur Khofifah

Ihya Ulumuddin ยท Senin, 13 Juli 2020 - 14:22 WIB
Polemik Direksi Bank Jatim, DPRD Ancam Interpelasi Gubernur Khofifah
Ketua Komisi C DPRD Jatim M Fawaid. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id – DPRD Jawa Timur (Jatim) mengancam akan menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Upaya ini dilakukan menyusul rekomendasi Komisi C DPRD Jatim tentang direksi Bank Jatim yang tak kunjung dijawab.

“Kami memberikan batas waktu kepada Gubernur untuk memberikan jawaban atas rekomendasi kami, maksimal, minggu depan. Kalau tidak, maka interpelasi akan kami gulirkan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jatim M Fawaid, Senin (13/7/2020).

Fawaid mengatakan, pada April lalu, DPRD Jatim mengirim surat rekomendasi kepada gubernur terkait kekosongan jajaran direksi Bank Jatim dan mekanisme seleksi. Sebab, ada temuan pelanggaran terhadap rekrutmen direksi bank pelat merah tersebut.

Pertama, seleksi calon direksi Bank Jatim tidak sesuai dengan pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD, dan Permendagri No 37 tahun 2018. Kedua, batas usia posisi direksi yang melebihi dari yang disyaratkan, yakni 35-50 tahun.

“Berdasarkan temuan itu, kami lakukan kajian akademik hingga konsultasi ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Biro Keuangan, dan tim ahli, hingga akhirnya keluar rekomendasi itu. Tetapi, sampai hari ini belum juga ada respons,” ujarnya.

Fawaid mengatakan, pihaknya sebenarnya telah bersabar, menunggu cukup lama jawaban gubernur atas rekomendasi itu. Selain karena saat itu masuk bulan puasa, gubernur juga masih sibuk urusan penanganan Covid-19.

Namun, belakangan, justru muncul rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim. Kondisi ini kata Fawaid yang dinilai cukup janggal. “Bagaimana mungkin, rekomendasi belum dijawab namun RUPS masih digelar. Jangan-jangan RUPS nanti untuk mengangkat direksi,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya juga berencana menggugat OJK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah hukum ini diambil bila posisi direksi baru tetap diumumkan saat RUPS. Sebab, OJK dinilai punya andil dalam pemilihan direksi Bank Jatim di luar ketentuan.

Fawaid menilai, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang menjadi dasar gubernur dalam memilih direksi bertentangan aturan di atasnya.

Gubernur seharusnya juga memperhatikan Peraturan Pemerintah No 54/2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2018. “Seharusnya, yang diperhatikan adalah PP. Sebab, posisinya ada di atas POJK,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu mengakui, interpelasi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Semua sudah dilakukan kajian sejak lama. “Kami memastikan apabila rekomendasi ini tidak dijawab dan RUPS masih berjalan, maka interpelasi pasti jalan,” ujarnya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa belum memberikan komentar terkait wacana interpelasi ini. Namun, sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Heru Tjahjono mengaku telah mengupayakan komunikasi dengan dengan legislatif terkait Bank Jatim.

“Kami sebenarnya telah melakukan beberapa pertemuan. Kami juga akan menyampaikan aturan Bank Jatim, kami diskusikan dengan DPRD. Memang ada beberapa hal yang harus didiskusikan,” kata Heru yang juga Komisaris Bank Jatim tersebut

Pihaknya juga memberikan penjelasan belum adanya jawaban dari surat rekomendasi DPRD terkait direksi Bank Jatim. “Harus ada pembicaraan lagi. Kami akan melakukan koordinasi,” katanya.


Editor : Ihya Ulumuddin