Penyidik KPK Geledah Kantor Advokat Milik Adik Ipar Nurhadi di Surabaya

Yudha Prawira ยท Selasa, 25 Februari 2020 - 21:06 WIB
Penyidik KPK Geledah Kantor Advokat Milik Adik Ipar Nurhadi di Surabaya
Sejumlah polisi dari Polda Jatim mengawal tim penyidik KPK yang mendatangi Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Jalan Prambanan Nomor 5, Kecamatan Pacar Keling, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (25/2/2020). (Foto: iNews/Yudha Prawira)

SURABAYA, iNews.idKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Selasa (25/2/2020). Kedatangan KPK diduga untuk memburu mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurachman yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dari pantauan iNews, di tengah kondisi hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya, sekitar 10 penyidik KPK mendatangi Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Jalan Prambanan Nomor 5, Kecamatan Pacar Keling. Kedatangan mereka sekitar pukul 15.30 WIB itu dikawal ketat 10 polisi bersenjata lengkap dari Polda Jatim.

Rahmat Santoso and Partner merupakan kantor pengacara milik adik dari istri Nurhadi, Tin Zuraida. Setelah hampir dua jam berada di dalam kantor advokat itu, penyidik KPK akhirnya keluar.

Penyidik KPK Surabaya, usai menggeledah Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Jalan Prambanan Nomor 5, Kecamatan Pacar Keling, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (25/2/2020). (Foto: iNews/Yudha Prawira)
Penyidik KPK Surabaya, usai menggeledah Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Jalan Prambanan Nomor 5, Kecamatan Pacar Keling, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (25/2/2020). (Foto: iNews/Yudha Prawira)

Tampak sejumlah kardus dan tas koper besar dibawa dari dalam Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner. Tidak ada keterangan yang diberikan tim KPK dalam kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan itu.

Sementara salah seorang staf Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner yang mengaku bernama Timbul mengatakan, kedatangan KPK untuk mencari DPO berinisial NH. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apabila kedatangan KPK memiliki keterkaitan dengan pencucian uang, perkara suap, dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi Abdurachman.

“Cuma penyidikan biasa aja, enggak ada masalah yang terlalu serius. KPK datang cuma tanya-tanya aja, pencarian DPO NH. Enggak ada berkas yang dibawa. Personel KPK yang datang kira-kira 10 orang,” kata Timbul.

“Mereka enggak terlalu lama. Cuma menyampaikan mereka pikir DPO ada di sini. DPO-nya NH, mantunya, sama PT MIT itu kalau enggak salah. Korelasinya dengan di sini enggak ada sama sekali, cuma pencarian DPO aja,” kata Timbul.

Timbul juga memastikan tidak ada berkas yang dibawa penyidik KPK usai mendatangi kantor advokat itu. Koper dan kardus yang dibawa keluar oleh KPK sudah dibawa sebelumnya saat masuk.

“Kardus itu enggak ada berkas sama sekali. Mereka enggak ada bawa berkas dari sini. Soalnya mereka bawa minum sendiri, makan sendiri, jadi enggak pernah mau makan di tempat ini, untuk pemeriksaan,” katanya.

Sementara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta membenarkan KPK menggeledah Kantor Advokat Rahmat Santoso and Partner di Surabaya dalam penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD), Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantu Nurhadi, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) itu Hiendra Soenjoto (HS).

“Terkait perkara NHD dan kawan-kawan,” ujar Ali Fikri, dikutip dari Antara.

KPK pada 16 Desember 2019 telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Ketiganya juga telah dimasukkan dalam DPO.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Sementara Hiendra selaku Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Nurhadi sebelumnya juga terlibat dalam perkara lain yang ditangani KPK yaitu penerimaan suap sejumlah Rp150 juta dan 50.000 dolar AS terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution. Uang itu berasal dari mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro agar menunda proses pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).


Editor : Maria Christina