Penyekatan Suramadu Picu Polemik, La Nyalla Minta Pemda Pakai Pendekatan Persuasif

JAKARTA, iNews.id - Warga Bangkalan menolak penyekatan yang dilakukan di Jembatan Suramadu oleh jajaran pemerintah daerah (pemda) di Jawa Timur (Jatim). Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta penyekatan yang memicu polemik itu diselesaikan dengan pendekatan persuasif.

"Persoalan ini cukup pelik dan harus diatasi bersama-sama. Sebab kita memang harus melakukan berbagai upaya menghindari cepatnya penyebaran Corona di Jatim, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan agar kebijakan tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat," kata LaNyalla, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga

Varian Baru Corona Sudah Tersebar di Bangkalan, Bojonegoro dan Sampang

Pemerintah daerah di Jatim melakukan penyekatan di Suramadu sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian Delta asal India yang cukup cepat. Apalagi, Kabupaten Bangkalan saat ini masuk dalam kategori zona merah.

Setiap warga dari Madura yang hendak masuk Surabaya diwajibkan menjalani swab antigen di pos penyekatan Suramadu, begitu juga sebaliknya. Namu, hal ini dianggap memberatkan, khususnya bagi warga Madura yang bekerja di Surabaya karena setiap hari harus melintas di Jembatan Suramadu. 

Baca Juga

Ricuh Penyekatan Suramadu sisi Madura, Polda Jatim Perketat Pemeriksaan

Kebijakan tersebut menuai banyak protes. Bahkan kelompok massa sempat menerobos penyekatan dan berdemo di depan Balai Kota Surabaya. Beberapa oknum juga sempat merusak pos penyekatan dan melempari pos dengan petasan.

Kebijakan penyekatan Suramadu berdasarkan keputusan Forkopimda Jatim. Pemkot Surabaya juga sudah menemui Pemprov Jatim untuk menyampaikan aspirasi Koalisi Masyarakat Madura Bersatu yang menggelar aksi di Balai Kota Surabaya, kemarin.

Baca Juga

Kapolda Jatim Ajak Warga Bangkalan Bekerja Sama Atasi Covid-19 

"polemik mengenai penyekatan Suramadu memang perlu diselesaikan sesegera mungkin. Jika tidak, masalah akan meluas ke persoalan lain," kata senator Jawa Timur itu. 

Menurut La Nyalla, harus dikeluarkan kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kegelisahan warga Bangkalan. Namun, kebijakan itu tetap memperhatikan upaya penanganan penyebaran Covid-19 di Jatim agar bisa diatasi.

"Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, dan Pemkab Bangkalan bersama jajaran TNI/Polri dan Satgas Covid-19 perlu secepatnya mengambil langkah-langkah persuasif dan mengambil sikap yang dapat memberikan win-win solution bagi semua pihak," katanya.

La Nyalla menegaskan, menyelesaikan persoalan Covid-19 tidak bisa dilihat dari kaca mata hitam putih saja. Ada berbagai faktor yang harus dijadikan pertimbangan.

"Betul masalah kesehatan memang harus menjadi prioritas dalam kondisi pandemi ini. Tapi, pemda juga harus melihat unsur social culture dalam menghadapi masyarakat. Warga Bangkalan merasa didiskriminasikan karena dengan kebijakan tersebut seolah-olah menegaskan warga Bangkalan akan membawa virus kepada warga Surabaya," kata La Nyalla.

“Makanya penting sekali kita melihat persoalan dari kaca mata yang lebih luas. Kuncinya adalah sosialisasi yang baik, cara mengedukasi yang tepat, dan gunakan pendekatan persuasi,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.

La Nyalla pun meminta agar polemik penyekatan Suramadu dijadikan pelajaran, khususnya untuk pemda-pemda lain. Kebijakan mengenai penanganan Covid-19 di masing-masing daerah dinilai akan berbeda karena perbedaan culture dan kebiasaan masyarakatnya.

“Kita harus menyadari mengenai bahaya penyebaran Covid-19 yang semakin besar, namun juga penyelesaiannya
diharapkan harus memperhatikan aspek-aspek lain agar tidak menimbulkan masalah-masalah lain,” kata La Nyalla.

Editor: Maria Christina