Pengurus NU Tak Boleh Terlibat Politik Praktis, yang Melanggar Diberi Sanksi Tegas

KEDIRI, iNews.id - Kader dan jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) diingatkan untuk tak terlibat politik praktis menjelang Pemilu Presiden 2024. Jika ada pengurus yang melanggar, maka PBNU tak segan untuk memberikan sanksi tegas.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf.

Pemprov Jatim Gelontorkan 2,7 Juta Liter Minyak Goreng ke Pasar Tradisional

"Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh," kata Gus Yahya saat berkunjung ke Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu (6/3/2022) malam.

PBNU pernah memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo, yang diduga terkait dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis dukung mendukung bakal calon presiden.

PCINU Punya Peran Stategis dalam Penyebaran Nilai-nilai Islam Nusantara ke Masyarakat Eropa

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan agenda politik Pemilu Presiden 2024 yang diduga melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan terdapat kegiatan yang digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu (19/1/2022) dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

Sementara itu, untuk pemanggilan PCNU Sidoarjo dari laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.

Pengacara Mengamuk Tak Terima Putusan MA di Surabaya

Untuk itu, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo diminta segera memberikan laporan tertulis dan lengkap untuk selanjutnya dua Ketua PCNU ini diminta menyampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU.

Editor: Ainun Najib