Pemprov Kembangkan Program Jatim Bejo untuk Pengadaan Barang dan Jasa

SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus mengembangkan program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) untuk pengadaan barang dan jasa. Saat ini sudah ada 1.974 UKM serta delapan kota dan 21 kabupaten di Jatim yang telah bergabung di program ini. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, setiap tahun jumlah transaksi belanja langsung melalui program Jatim Bejo selalu meningkat. "Awalnya tahun 2020 hanya sebesar Rp180 Juta naik menjadi Rp47,2 miliar pada Tahun 2021. Sedagkan tahun 2022 sampai bulan Februari telah mencapai 4,2 Miliar," katanya, Jumat (18/2/2022). 

Baca Juga

Geger, Perempuan di Lumajang Potong Kelamin Suami saat Berhubungan Badan

Khofifah mengatakan, berdasar data yang dirilis oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada pertengahan 2021, pengadaan barang dan jasa Provinsi Jatim melalui toko daring menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia.

Capaian itu, kata Khofifah, merupakan bukti nyata dukungan Provinsi Jatim terhadap program strategi nasional pencegahan korupsi, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Baca Juga

Ungkap Misteri Situs Srigading di Malang, BPCB Jatim Gelar Ekskavasi Lanjutan 

Khofifah mengatakan, program Jatim Bejo, salah satunya pemanfaatan Toko Daring merupakan bagian dari E-marketplace. Program tersebut juga cocok diterapkan dalam kondisi pandemi Covid-19

"Dengan internalisasi ini, diharapkan terjadi percepatan dan stimulus ekonomi daerah, sekaligus orkestrasi dan mobilisasi budaya belanja online pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat segera terwujud," katanya. 

Baca Juga

Perempuan-perempuan Jawa di Perang Diponegoro yang Bikin Belanda Ketakutan 

Dia juga optimistis program tersebut bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang atau jasa, termasuk sebagai stimulus stabilisasi ekonomi daerah. Karna itu pihaknya terus berkolaborasi dan memfasilitasi pemerintah kabupaten-kota untuk bersama-sama melakukan perubahan budaya kerja menuju digitaliasi proses pengadaan barang-jasa. 

"Terutama pengadaan langsung yang bersifat non-transaksional. Untuk mempercepat transformasi digital, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan komitmen untuk memanfaatkan e-marketplace," kata Khofifah. 

Khofifah mengatakan, program Jatim Bejo tidak sekedar memberikan manfaat bagi internal pemerintah provinsi dan kabupaten-kota, tetapi memberikan alternatif cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, cepat, dan mudah terhadap belanja pengadaan langsung.

"Ini juga memudahkan aparat pengawasan internal pemerintah untuk melaksanakan pengawasan, serta menunjang keberhasilan strategi nasional, dan pencegahan korupsi dalam aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang/jasa," tuturnya. 

Editor: Ihya Ulumuddin