Migrant Care Dorong Forum KTT ASEAN Hasilkan Peta Jalan Perlindungan bagi Pekerja Migran

JEMBER, iNews.id- Forum KTT ASEAN ke-43 yang bakal berlangsung di Jakarta 5-7 September 2023, dinilai menjadi momentum tepat untuk menguatkan posisi tawar pemerintah melindungi pekerja migran di kawasan regional. Apalagi, forum tersebut rencananya akan dihadiri 26 negara, termasuk 10 negara yang tergabung dalam ASEAN.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo memaparkan, ada dua kondisi pekerja migran di ASEAN yang saling bertentangan. Satu sisi mereka berkontribusi bagi pertumbuhan, tapi di sisi lain belum mendapat pengakuan dan perlindungan. Padahal, kata dia, pertumbuhan ekonomi ASEAN dibasuh oleh keringat pekerja migran. Baik yang bekerja di sektor infrastruktur, perkebunan, perikanan, jasa, maupun perawatan dan pengasuhan.

Bertemu Ketua Parlemen Malaysia, Wapres Ma'ruf Titip Lindungi Pekerja Migran Indonesia

Menurutnya, ada tiga negara ASEAN yang masuk menjadi 20 negara penerima remitansi terbesar pekerja migran. Yaitu, Philipina, Vietnam dan Indonesia. “Namun nyatanya, negara-negara ASEAN masih abai terhadap persoalan pekerja migran,” katanya, saat membuka kegiatan “Mendengar Suara Akar Rumput (Catatan untuk Keketuaan Indonesia pada ASEAN Summit ke-43)”.

Acara curah pendapat tersebut berlangsung secara hibrida yang berpusat di East Java Super Corridor (EJSC) kompleks gedung Bakorwil V Jawa Timur di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Selasa 22 Agustus 2023. Agenda itu, juga diikuti secara daring oleh pekerja migran dan mantan pekerja migran dari Malaysia, Banyuwangi (Jawa Timur), Lombok (NTB), Kebumen dan Wonosobo (Jawa Tengah), Indramayu (Jawa Barat), serta Lembata (NTT).

BP2MI Minta Pemerintah Siapkan Rumah Subsidi untuk Pekerja Migran Indonesia

“Dan inilah yang harus kita dorong agar seluruh negara ASEAN memaksimalkan komitmen global untuk menyusun peta jalan terkait perlindungan pekerja migran, sebagai bagian tak terpisahkan dari ASEAN Vision 2050,” imbuhnya.

Apa yang disampaikan oleh Wahyu dinilai relevan dengan kondisi faktual yang dialami pekerja migran. Dewi Srikandi, pekerja purnamigran asal Jember yang berkesempatan bercerita pada forum tersebut, mengungkapkan problem rendahnya akses dan jaminan kesehatan yang dialami pekerja migran, utamanya mereka yang bekerja di sektor rumah tangga.

Pekerja Migran Rentan Hadapi Masalah, Banyak Kena Gangguan Mental usai Pulang ke Indonesia

“Enam bulan sekali saya memang mendapatkan medical checkup. Namun ketika sakit, saya harus bayar sendiri. Tentu saja kesulitan, karena jika menggunakan biaya mandiri cukup mahal. Padahal, hak saya sebagai pekerja salah satunya adalah mendapatkan layanan kesehatan,” ungkap mantan pekerja migran di Singapura ini, saat memberi testimoni.

Editor: Mahrus Sholih