Mesin PCR Rp2,7 Miliar Bermasalah, DPRD Akan Panggil Dinkes Blitar

BLITAR, iNews.id - DPRD Kabupaten Blitar akan memanggil RSUD Srengat dan Dinas Kesehatan, buntut kasus pembelian PCR bermasalah. DPRD akan meminta penjelasan mengenai proses pembelian hingga kondisi mesin seharga Rp2,7 miliar tersebut.

"Meminta penjelasan, bagaimana sampai membeli mesin yang akhirnya bermasalah itu," kata Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Medi Wibawa," Selasa (1/6/2021).

50 Positif Covid-19, 10.190 Penghuni Rusun di Surabaya akan Divaksin

Tak hanya itu, kalangan legislatif juga meminta inspektorat melakukan audit atas pengadaan mesin PCR Covid-19 tersebut. Upaya itu untuk memastikan ada tidaknya penyelewengan dalam pengadaan mesin tersebut.

"Saya selaku Komisi I DPRD meminta inspektorat untuk turun melakukan pemeriksaan," ujar Anggota DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo.

Tes Swab Massal, 50 Penghuni Rusun di Kota Surabaya Positif Covid-19

Wasis menilai dugaan adanya penyelewengan dalam pengadaan mesin PCR merek R masih sebatas asumsi. Kendati demikian asumsi tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja.

"Semua ini masih asumsi. Karenanya harus dibuktikan," kata Wasis. Inspektorat harus segera turun melakukan pemeriksaan internal. Sebab audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menentukan ada tidaknya kerugian, belum berjalan.

Heboh Jenazah Utuh dan Harum di Bojonegoro setelah Terkubur Bertahun-Tahun

Dari audit nantinya akan diketahui apakah memang terjadi pelanggaran hukum, hanya sekedar kesalahan administrasi, atau terbukti tidak ada aturan yang dilanggar. "Sambil menunggu audit BPK, inspektorat harus jujur, objektif dan tidak ada yang ditutup tutupi dalam melakukan pemeriksaan," katanya.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran hukum, yakni adanya korupsi atau gratifikasi, Wasis meminta penegak hukum melakukan pengusutan. Dalam persoalan ini ia menyarankan Wabup Blitar Rachmat Santoso tidak terburu buru mengambil langkah membawa persoalan ke Kejaksaan Agung.

Sebab hasil audit BPK terkait ada tidaknya kerugian negara yang menjadi dasar penegak hukum melangkah, belum ada. "Kami sepakat dengan langkah bersih bersih Pak Wabup. Karena itu sesuai dengan visi misi. Namun semua itu ada tahapannya," tuturnya.

Editor: Ihya Ulumuddin