Lindungi Petani, Gubernur Khofifah Harus Tolak Beras Impor Masuk Jatim

SURABAYA, iNews.id - Rencana pemerintah mendatangakan beras impor sebanyak 1 juta ton menuai reaksi banyak pihak di Jawa Timur, salah satunya anggota DPD asal Jatim Ahmad Nawardi. Dia berharap pemerintah provinsi Jatim mengambil sikap tegas, menolak impor beras tersebut masuk Jatim.
Desakan disampaikan karena impor besar bisa mengancam kelangsungan hidup petani di Jatim. Sebab, harga beras akan jatuh dan petani merugi. "Maka usul kami, Gubernur Jatim Khofifah harus tegas menolak beras impor masuk Jatim. Sikap tegas Gubernur ini diperlukan untuk melindungi petani di Jatim," katanya, Jumat (19/3/2021).
Menurut Nawardi, sampai saat ini Jatim masih surplus beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, surplus beras jatim di tahun 2020 yang mencapai 1,50 juta ton beras. "Kalau sampai ada beras impor masuk tentu ini mengancam petani," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Jatim ini.
Mantan aktivis PMII ini mengatakan, di hampir seluruh daerah, petani selalu mengeluh beras hasil panen mereka tidak terserap. Kalaupun terserap, harganya jatuh hingga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Karena itu, dia meminta realita ini menjadi pertimbangan pemerintah provinsi. Caranya, dengan menolak beras impor masuk. "Kalau hanya transit saya tidak masalah. Misalnya masuk Jatim tapi tujuan akhirnya di Indonesia timur. Sebab, di sana memang masih kekurangan," katanya.
Namun, itu pun harus dilakukan pengawasan ketat. Sebab, jangan sampai, beras untuk tujuan Indonesia timur justru bocor dan beradar di Jatim. "Jangan malah digunakan sebagai pintu untuk menurunkan sebagian ke pasar Jatim secara sembunyi sembunyi," katanya.
Editor: Ihya Ulumuddin