Lindungi Petani, Gubernur Khofifah Harus Tolak Beras Impor Masuk Jatim 

SURABAYA, iNews.id - Rencana pemerintah mendatangakan beras impor sebanyak 1 juta ton menuai reaksi banyak pihak di Jawa Timur, salah satunya anggota DPD asal Jatim Ahmad Nawardi.  Dia berharap pemerintah provinsi Jatim mengambil sikap tegas, menolak impor beras tersebut masuk Jatim. 

Desakan disampaikan karena impor besar bisa mengancam kelangsungan hidup petani di Jatim. Sebab, harga beras akan jatuh dan petani merugi.  "Maka usul kami, Gubernur Jatim Khofifah harus tegas menolak beras impor masuk Jatim. Sikap tegas Gubernur ini diperlukan untuk melindungi petani di Jatim," katanya, Jumat (19/3/2021). 

Baca Juga

Lambat Penanganan, Balita di Blitar Meninggal Dunia akibat DBD 

Menurut Nawardi, sampai saat ini Jatim masih surplus beras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, surplus beras jatim di tahun 2020 yang mencapai 1,50 juta ton beras. "Kalau sampai ada beras impor masuk tentu ini mengancam petani," kata Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Jatim ini. 

Mantan aktivis PMII ini mengatakan, di hampir seluruh daerah, petani selalu mengeluh beras hasil panen mereka tidak terserap. Kalaupun terserap, harganya jatuh hingga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Baca Juga

Kemenag Siapkan 27.303 Kuota Guru Agama untuk Seleksi PPPK 2021 

Karena itu, dia meminta realita ini menjadi pertimbangan pemerintah provinsi. Caranya, dengan menolak beras impor masuk. "Kalau hanya transit saya tidak masalah. Misalnya masuk Jatim tapi tujuan akhirnya di Indonesia timur. Sebab, di sana memang masih kekurangan," katanya. 

Namun, itu pun harus dilakukan pengawasan ketat. Sebab, jangan sampai, beras untuk tujuan Indonesia timur justru bocor dan beradar di Jatim. "Jangan malah digunakan sebagai pintu untuk menurunkan sebagian ke pasar Jatim secara sembunyi sembunyi," katanya. 

Baca Juga

Jembatan di Magetan Ambrol Diterjang Banjir, Khofifah: Perbaikan Selesai 4 Bulan 

Meski begitu, Nawardi tetap berharap tidak ada bongkar muat beras impor di Wilayah Jatim. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan beras impor tersebut bocor dan beredar di masyarakat. 

"Kayak jamannya pakde Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo) dulu, kan tegas menolak beras impor masuk atau merembes ke Jatim. Akhirnya dialihkan pembongkarannya. Itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim," katanya. 

Nawardi mengingatkan, Jatim merupakan lumbung pangan nasional. Karenanya, dia mewanti-wanti agar kondisi tersebut tidak terganggu dengan masuknya beras impor. "Butuh keberpihakan pemerintah provinsi untuk menjaga semua ini," katanya. 

Lebih jauh, alumni UIN Sunan Ampel ini juga berharap Satgas Pangan milik Provinsi Jatim juga aktif melakukan pengawasan di lapangan. Jangan sampai beras impor tersebut masuk dan beradar luas di provinsi ini. 

Editor: Ihya Ulumuddin