La Nyalla Ingatkan Penyelesaian Kasus Surat Ijo Surabaya kepada Menteri ATR/BPN dan Mensesneg

SURABAYA, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan Menteri ATR/BPN dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menindaklanjuti penyelesaian kasus tanah Surat Ijo Kota Surabaya. Kasus itu sudah disampaikan secara resmi oleh DPD ke pemerintah pusat.

DPD telah menggelar rapat koordinasi antarkementerian terkait dengan Pemkot Surabaya pada April 2021 silam. Hasilnya, semua pihak sepakat untuk melepas surat ijo kepada penghuni.

Ketua DPD Minta BPJS Kesehatan Tak Jadi Syarat Jual Beli Tanah hingga Naik Haji

Namun terkait alas hukum dan aturan teknisnya saat itu masih harus menunggu rapat terbatas dari pihak pemerintah pusat.

"Tadi sudah saya sampaikan ke Menteri ATR/BPN Pak Sofyan Djalil dan Mensesneg Pak Pratik tentang tindak lanjut Surat Ijo Surabaya yang bolanya sekarang ada di pemerintah pusat. Insya Allah akan ditindaklanjuti, tinggal menunggu aturan teknis,” kata La Nyalla, Selasa (22/2/2022).

Ketua DPD : Aset Jakarta Harus Diperhatikan Jika Ibu Kota Dipindah

La Nyalla memastikan hal itu setelah bertemu kedua menteri tersebut saat menghadiri pengukuhan anggota BPK RI, Prof Dr Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA sebagai Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga. Hadir pula Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna.

Dalam pertemuan tersebut sempat disinggung oleh Menteri Sofyan Djalil bahwa pihaknya akan memulai aturan teknis pelepasan untuk persil dengan luasan 200 meter persegi ke bawah. Untuk persil di atas itu akan diatur dengan aturan yang berbeda.

La Nyalla Ingatkan Polisi Tak Represif Hadapi Kasus Wadas, Semua Pihak Harus Dengar Aspirasi Rakyat

La Nyalla mengatakan, Mensesneg juga menyampaikan bahwa secara prinsip Presiden Jokowi tidak akan menghambat perjuangan warga penghuni. Hanya, harus tetap sesuai aturan yang menjadi domain Kementerian ATR/BPN dan lembaga terkait lainnya.

Editor: Maria Christina