Khofifah Minta Warga Jatim Tidak Panik selama PPKM Darurat

SURABAYA, iNews.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19. Dia meminta warga agar tetap tenang dan tidak panik selama pemberlakuan PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang.

SK gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Joko Widodo sekaligus instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali. Sesuai isi yang tertera dalam Inmendagri dan SK Gubernur Jatim tersebut, PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali akan mulai diberlakukan pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Baca Juga

PPKM Darurat, Kendaraan dari Tangsel MenujuJakarta Terpaksa Berputar Balik

Atas pemberlakuan PPKM Darurat, Khofifah meyakinkan masyarakat langkah ini merupakan upaya penyelamatan dan perlindungan. Untuk itu, dia meminta masyarakat agar tidak panik maupun khawatir.

“Bismillah, kita melaksanakan mulai hari ini tanggal 3 sampai 20 Juli PPKM Darurat. Saya ingin menyampaikan ini bukan pembatasan semata, tapi ini penyelamatan dan perlindungan warga,” ujar Khofifah, Sabtu (3/7/2021).

Baca Juga

PPKM Darurat, Sejumlah Ruas Jalan di Kota Semarang Ditutup

Dia menambahkan, dengan memahami tujuan dari pelaksanaan PPKM Darurat, diharapkan masyarakat mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

"Untuk membantu kelancaran semua tugas ini, mulai hari tanggal 3 sampai 20 Juli setiap hari mulai pukul 10.00-11.00 WIB dilaksanakan doa bersama," katanya.

Baca Juga

PPKM Darurat, Ditlantas Polda Jateng Kunci Titik Perbatasan

Khofifah juga meminta adanya breakdown terhadap regulasi yang ada. Forkopimda kabupaten kota sebagai ujung tombak diharapkan bisa memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya.

Baca Juga

Wagub Jabar: Sanksi Denda Minimal Rp3 Juta bagi Pelanggar Prokes saat PPKM Darurat

“Dengan diterbitkannya Inmendagri dan SK Gubernur tentang PPKM Darurat, mohon regulasi ini bisa di-breakdown di masing-masing lini. Bupati/Wali Kota, Dandim, Kapolres ini ujung tombak dalam memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat,” katanya

Sebab, yang punya kewenangan mengatur mal, pasar, tempat wisata dan lainnya serta berkomunikasi langsung dengan pengelola yakni para kepala daerah setempat.