Kasus Penyebaran Hoaks, Polda Jatim Belum Pastikan Penahanan Tri Susanti

Ihya Ulumuddin · Senin, 02 September 2019 - 16:22:00 WIB
Kasus Penyebaran Hoaks, Polda Jatim Belum Pastikan Penahanan Tri Susanti
Tersangka kasus ujaran kebencian dalam pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Tri Susanti (bertopi) memenuhi panggilan penyidik Polda Jatim, Senin (2/9/2019). (Foto: iNews.id/Ihya’ Ulumuddin)

SURABAYA, iNews.idPolda Jatim belum memastikan penahanan tersangka kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian Tri Susanti (Susi).

Koordinator lapangan (Korlap) pengepungan asrama Mahasiswa Papua Jalan Kalasan Surabaya ini bisa saja ditahan atau tidak, tergantung pertimbangan penyidik.

“Semua tergantung penyidik. Kalau (penyidik) khawatir tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, ya bisa saja dilakukan penahanan. Saya tidak bisa berspekulasi,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (2/9/2019).

Namun, Barung memastikan bahwa penyidik akan bertindak profesional dalam kasus ini. Semua langkah hukum yang akan diambil penyidik akan didasarkan pada fakta dan data, termasuk juga bukti yang ada.

Ditemui sebelum pemeriksaan, Susi bersukukuh tidak pernah melakukan seperti yang disangkakan. Apakah itu penyebaran hoaks maupun juga ujaran kebencian. “Saya juga tidak melakukan diskriminasi ras,” katanya.

Hal sama juga disampaikan kuasa hukum Susi, Sahid. Menurut dia, tidak ada hal salah yang dilakukan kliennya, sehingga harus ditetapkan tersangka. Dia juga menegaskan, kliennya tidak bertindak rasis sebagaimana rumor beredar.

“Bu Susi tidak melanggar ujaran rasialisme. Namun disangkakan melanggar Pasal 28 ayat 2 tentang ITE,” katanya.

Tri Susanti hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim. Susi diperiksa sebagai tersangka sejak pukul 11.00 WIB.

Diketahui, Tri Susanti dijerat Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 4 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Rasis dan Etnis dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau ayat 2 dan/atau Pasal 15 KUHP.

Editor : Kastolani Marzuki

Bagikan Artikel: