Gagal Asesmen, 49 SMP di Kota Surabaya Tak Bisa Gelar PTM 

Aan Haryono · Kamis, 25 November 2021 - 12:04:00 WIB
Gagal Asesmen, 49 SMP di Kota Surabaya Tak Bisa Gelar PTM 
Sebanyak 49 SMP di Surabaya gagal menggelar PTM karena tidak lolos asessmen. (ilustrasi).

SURABAYA, iNews.id - Sebanyak 49 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Surabaya belum bisa menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Pasalnya, ke-49 SMP tersebut belum lolos asesmen dari Dinas Pendidikan. 

Plt Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho mengatakan, hasil asemen belum keluar karena SMP tersebut belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Aji menuturkan SOP itu dibuat mengacu pada aturan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri), Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Agar sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya dapat melaksanakan PTM, mereka wajib mengikuti SOP yang berlaku. Pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa. Kedua, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi, mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi   bPTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.

"Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya," kata Aji, Kamis (25/11/2021).

Aji melanjutkan, hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM. Makanya Dinas Pendidikan belum memberikan rekomendasi untuk menggelar PTM.

"Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR). Selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya, contoh, terkait pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya," katanya. 

Selain itu, sekolah juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM. "Karena ada beberapa sekolah yang belum mengupload-kan itu, sehingga kami mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi," katanya. 

Editor : Ihya Ulumuddin

Halaman : 1 2

Bagikan Artikel: