Dukung Pemakzulan Faida, Perindo Jember Siap Kawal hingga MA

Bambang Sugiarto ยท Kamis, 30 Juli 2020 - 12:30 WIB
Dukung Pemakzulan Faida, Perindo Jember Siap Kawal hingga MA
Bupati Jember Faida. (Foto: Istimewa)

SURABAYA, iNews.id – DPD Partai Perindo Jember mendukung upaya pemakzulan Bupati Jember Faida. Sikap politik ini diambil karena Perindo menilai Faida telah melakukan pelanggaran atas undang-undang.

Juru Bicara DPD Perindo Jember Rendra mengatakan, bersama dengan 10 partai di Jember, pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga Mahkamah Agung. “Harapan kami tidak ada upaya penggembosan dari berbagai elemen, sehingga pemakzulan atas Faida dapat diproses sesuai regulasi,” katanya, Kamis (30/7/2020).

Rendra mengatakan, 11 partai politik, termasuk Perindo telah bulat untuk membawa kasus Faida ke MA. Karena itu, pihaknya tidak ingin proses yang sudah terbangun tersebut mandeg di tengah jalan. “Kami akan kawal terus sampai keluarnya fatwa MA,” ujarnya.

Sementara itu, Jubir DPC PDIP Jember Bambang Wahdjono mengatakan, selain proses hukum ke MA, 11 pimpinan partai di Jember juga terus melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan masyarakat.

“Kami memohon restu kepada mereka. Harapannya, HMP (hak menyatakan pendapat) yang telah disepakati di DPRD Jember berakhir dengan keluarnya fatwa pemberhentian Faida,” ujarnya.

Diketahui, DPRD Kabupaten Jember melalui fraksi-fraksinya sepakat untuk mengusulkan pemberhentian Faida dalam rapat paripurna hak menyatakan pendapat yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (22/7/2020). Rapat tersebut berlangsung selama empat jam sejak pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB.

“Keberadaan bupati sudah tidak diinginkan oleh DPRD Jember selaku wakil rakyat,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi usai rapat paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD Jember.

Menurutnya, hak menyatakan pendapat merupakan tindak lanjut dari dua hak yang sudah dilakukan oleh DPRD Jember, yakni hak interpelasi dan hak angket. Namun, rekomendasi Dewan dalam dua hak tersebut diabaikan oleh Bupati Faida.

“Kami menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap melalui hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan,” tuturnya.


Editor : Ihya Ulumuddin