DPRD Minta Pemkot Surabaya Segera Lunasi Sisa Anggaran Pilwali 2020

Ihya Ulumuddin ยท Minggu, 09 Agustus 2020 - 21:00 WIB
DPRD Minta Pemkot Surabaya Segera Lunasi Sisa Anggaran Pilwali 2020
ilusrasi pilkada

SURABAYA, iNews.id – Komisi A DPRD Surabaya mendesak Pemkot Surabaya segera melunasi anggaran Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya 2020. Selain karena tahapan sudah mulai, aturan juga mengharuskan anggaran sudah cari 100 persen.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Khrisna mengatakan, sesuai peratutan dalam negeri (permendagri) sisa anggaran Pilwali 2020 harus sudah cair pada 9 Juli lalu. Namun, faktanya sampai saat ini sisa anggaran tak kunjung cair.

“Dulu dijanjikan 15 Juli, tapi sampai sekarang belum juga cair. Ini kenapa, kok tidak bisa cair tepat waktu,” katanya, Minggu (9/8/2020).

Menurut Ayu sisa anggaran itu sangat dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, tahapan pilkada di bulan September nanti masuk pada pendaftaran pasangan calon, sehingg KPU butuh melakukan sosialisasi ke masyarakat lewat.

“Besok Senin (10/8/2020) kita akan menggelar hearing dengan Pemkot Surabaya. Kita ingin tahu alasannya, kenapa sisa anggaran pilkada belum juga cair,” ujarnya.

Sebelumnya, desakan sama juga disampaikan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Sebab, dia khawatir tahapan Pilwali 2020 terganggu. “Jangan sampai pelaksanaan tahapan Pilkada terseok-seok karena anggaran. Maka kami minta kekurangan anggaran segera dicairkian,” katanya.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, KPU Surabaya Naafilah Astri mengatakan, dari total anggaran Pilwali Surabaya 2020, Rp101,2 miliar, baru Rp41,09 miliar yang dicairkan, atau sekitar 41 persen. Masing-masing termin pertama pada 2019 sebesar Rp1 miliar dan termin kedua pada Januari 2020 sebesar Rp40 miliar.

“Jadi masih kurang sekitar 60 persen,” ujarnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama KPU Kota Surabaya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp101,2 miliar. Anggaran tersebut untuk memenuhi semua kebutuhan penyelenggaraan Pilwali 2020 mendatang.

Keputusan NPHD ini mengacu pada perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).


Editor : Ihya Ulumuddin