DPRD Jatim Minta Pengurusan Jenazah Covid-19 Libatkan Ulama Lokal

Ihya Ulumuddin ยท Selasa, 16 Juni 2020 - 16:50 WIB
DPRD Jatim Minta Pengurusan Jenazah Covid-19 Libatkan Ulama Lokal
Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Muhammad bin Muafi. (Foto: Istimewa)

SAMPANG, iNews.id – DPRD Jawa Timur (Jatim) meminta pemerintah melibatkan ulama lokal dalam pengurusan jenazah Covid-19 beragama Islam. Tujuannya, untuk memberi pemahaman bagi masyarakat yang masih ragu terhadap penanganan jenazah Covid-19 sesuai protokol.

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta melakukan pengawasan berlapis terhadap proses pengurusan jenazah Covid-19. Ini untuk memastikan pengurusan jenazah Covid-19 muslim sesuai syariat Islam.

Permintaan ini disampaikan menyusul banyaknya penolakan pemakaman jenazah Covid-19 sesuai protokol di sejumlah tempat. Seperti halnya di Pamekasan, Madura yang merebut paksa jenazah dari tim medis beberapa hari lalu.

“Penolakan penguburan jenazah dengan protokol Covid-19 di beberapa daerah, bukan tanpa sebab. Selain karena tidak memperhatikan sosiokultural masyarakat, ini juga terjadi karena pemakaman jenazah tidak sesuai kaidah Islam,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Muhammad bin Muafi, Selasa (16/6/2020).

Sebab, sering kali dia mendengar keluhan masyarakat tentang proses pengurusan jenazah Covid-19 yang tidak sesuai dengan kaidah agama. “Karena itu, perlu ada sinkronisasi prosedur medis dan dogmatis dalam penanganan jenazah Covid-19,” ujar pria yang akrab disapa Gus Mamak ini.

Pihaknya menyadari beban gugus tugas Covid-19 sudah sangat berat. Namun kondisi psikologis masyarakat Jatim yang agamais juga perlu dipahami, utamanya pemahaman agama tentang pentingnya pengurusan jenazah muslim.

“Jadi beberapa penolakan itu terjadi karena mereka menganggap tajhiz jenazah (pengurusan jenazah muslim) tidak sesuai prosedur fatwa MUI, sehingga merampas jenazah untuk diurus ulang dengan keyakinan mereka. Padahal itu sangat berbahaya,” katanya.

Selain itu, penolakan tersebut juga dipicu sejumlah kasus di beberapa tempat, bahwa jenazah covid-19 menjelang dikuburkan tidak terkafani. “Bahkan baju dan aksesoris tubuh masih melekat. Ada juga yang ternyata jenazahnya tidak menghadap kiblat,” katanya.

Karena itu, menurutnya, penting bagi pemerintah, khusus pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat pengawasan berlapis. Memastikan setiap jenazah Covid-19 muslim diurus secara Islami sesuai fatwa MUI.

“Maksimalkan juga peran tokoh lokal, meski harus dengan protokol. Permisif pada hal yang dianggap prinsip, seperti permintaan menyalatkan meski hanya sejenak,”ujarnya.

Upaya ini, kata Gus Mamak, penting, agar penolakan dan perampasan jenazah tidak semakin meluas, yang justru membahayakan.

“Bagi yang fanatik, kadang lebih baik baik tertular penyakit daripada saat terakhir orang terkasih tidak terlayani secara islami. Itu paradigma umum di banyak masyarakat, utamanya Madura,” katanya.


Editor : Ihya Ulumuddin