Di bawah Kepemimpinan Gubernur Khofifah, Angka Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun 3,58 Persen

Sejauh ini, Pemprov Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.

Pemprov Jatim juga menginisiasi program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Sejak 2019 sampai 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp402 miliar bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya dan program elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin (2019-2023).

Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.

Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan," tutur Gubernur Khofifah.

Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama 2022 dan 2023 kepada 6.478 pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600.000 hingga Rp2.200.000 yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.

Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp935,075 miliar (84,29 persen), di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu, Penyaluran PKH triwulan II-2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 KPM dari total target 1.521.705 KPM. Dengan nominal bantuan Rp1,121 triliun.

Penurunan kemiskinan seiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.

"Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim," ujar Khofifah.

Editor: Anindita Trinoviana