Di bawah Kepemimpinan Gubernur Khofifah, Angka Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun 3,58 Persen

SURABAYA, iNews.id - Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir, 2020-2023.

Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023 sehingga Jatim menerima penghargaan insentif fiskal.

Baca Juga

Wujudkan Pemilu Damai, Gubernur Khofifah Imbau Masyarakat Hindari Politik Identitas

Penghargaan insentif fiskal ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023 di Istana Wapres Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Atas diterimanya penghargaan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya dan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim.

Baca Juga

Lakukan Inovasi Teknologi, Gubernur Khofifah Apresiasi Gapoktan Tebu Inti Rosan 

"Alhamdulillah kita mendapatkan insentif fiskal Rp6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh masyarakat miskin. Misalnya padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," kata Khofifah, Minggu (12/11/2023).

Capaian ini, lanjuntnya, berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas kita semua sehingga Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82 persen, Optimis Jatim Bangkit, Terus Melaju menuju kemiskinan ekstrem 0 persen di akhir 2024.

Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Gubernur Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.

Seperti pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III-2023 (Q to Q) berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79 persen di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa. Selanjutnya, dipengaruhi juga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).

Sejauh ini, Pemprov Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 kabupaten/kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.

Pemprov Jatim juga menginisiasi program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Sejak 2019 sampai 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp402 miliar bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya dan program elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin (2019-2023).

Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.

Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan," tutur Gubernur Khofifah.

Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama 2022 dan 2023 kepada 6.478 pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600.000 hingga Rp2.200.000 yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.

Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp935,075 miliar (84,29 persen), di mana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain itu, Penyaluran PKH triwulan II-2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 KPM dari total target 1.521.705 KPM. Dengan nominal bantuan Rp1,121 triliun.

Penurunan kemiskinan seiring dengan keberhasilan Jawa Timur dalam meningkatkan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.

"Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim," ujar Khofifah.

Jumlah desa mandiri di Jatim pada 2023 naik drastis dibanding 2022 sebelumnya. Saat itu, tercatat hanya ada 1.490 desa mandiri di Jatim.

"Tahun ini jumlahnya bertambah 1.310 desa mandiri menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen. Ini prestasi luar biasa," tuturnya.

Menurut Khofifah, capaian tersebut sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

Capaian tersebut, lanjut Gubernur Khofifah, juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk terus mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.

Sebagaimana diketahui, kemiskinan perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada September 2018, disparitas kemiskinan desa-kota mencapai 8,24 persen, sementara pada Maret 2023 sudah menyempit menjadi 6,48 persen.

Gubernur Khofifah berharap, tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit.

"Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kita. Sebaliknya ke depan kita akan lebih giat sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem," ucap Khofifah. 

Editor: Anindita Trinoviana