Cegah Premanisme Politik, PWNU Jatim Ingatkan Rekomendasi Multaqo Ulama

SURABAYA, iNews.id – Upaya delegitimasi hasil Pemilu 2019 lewat gerakan people power menjadi perhatian serius PWNU Jawa Timur (Jatim). Jamiyah Nahdlatul Ulama mengingatkan kepada semua pihak bersikap arif sebagaimana rekomendasi Multaqo Ulama di Jakarta, Jumat (3/5/2019) lalu.

PWNU Jatim menilai rekomendasi Multaqo Ulama dapat mencegah munculnya premanisme politik menyikapi hasil Pemilu 2019. “Gerakan people power itu premanisme politik. Dalam multaqo ulama sudah keluar delapan rekomendasi,” kata Wakil Ketua PWNU Jatim KH Abdussalam Sohib, Sabtu (11/5/2019).

Baca Juga

Tulis Status Provokatif soal People Power, Oknum Dosen di Bandung Ditangkap

Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang ini mengatakan, delapan poin penting yang ditelurkan para ulama sepuh dalam Multaqo Ulama tersebut di antaranya, menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan para kiai, bahwa bentuk bangunan bangsa di bumi Indonesia adalah NKRI. Konsep ini juga sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di Indonesia, dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Multaqo Ulama juga mengajak seluruh umat Islam menghindari fitnah dan perpecahan, serta saling memaafkan melalui rekonsiliasi. Selain itu, Multaqo mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif. Mengedepankan persamaan sebagai umat manusia yang saling bersaudara satu sama lain.

Baca Juga

Viral Ajakan People Power di Bojonegoro Beredar di WA, Ini Isi 6 Poin Seruannya

Berikutnya, mengajak seluruh umat Islam untuk menghindari dan menangkal aksi provokasi dan kekerasan dari pihak yang tidak bertanggung jawab selama.

Multaqo Ulama juga mengajak umat Islam untuk menaati tata peraturan dan perundangan yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Ini sebagai pengejewantahan konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah.

Selanjutnya, umat Islam diajak untuk tidak terpancing dalam melakukan aksi inkonstitusional, baik langsung ataupun tidak langsung. Sebab, aksi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Kiai Salam, sapaan akrab KH Abdussalam Sohib, mengatakan rekomendasi Multaqo juga bisa disampaikan kepada aparat. Tujuannya, agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap segala tindakakan yang mengancam konstitusi.

“Mayoritas masyarakat resah dengan isu-isu seperti itu. Masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu provokatif,” ujarnya.

Diketahui pada Jumat kemarin, massa berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, Jumat (10/5/2019). Mereka mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang yang mengklaim ada kecurangan Pemilu.

Editor: Maria Christina